JCCNetwork.id- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan langkah tegas dengan menghentikan penggunaan produk pangan olahan pabrik besar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini ditetapkan untuk memastikan program pemerintah tersebut benar-benar memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menekankan bahwa setiap dapur penyelenggara MBG wajib mengutamakan produk lokal. Ia mengingatkan pengelola agar tidak lagi mengandalkan bahan pabrikan yang selama ini masih mendominasi sejumlah menu.
“Kami tidak akan menoleransi penggunaan produk pabrikan. Roti, misalnya, harus dibuat oleh ibu-ibu murid yang anaknya menerima makanan MBG. Jadi, yang membuat dan yang makan berasal dari komunitas yang sama,” ujar Nanik, Jumat (26/9/2025).
Menurut Nanik, selama Ramadan hingga menjelang Lebaran lalu, masih ditemukan menu MBG yang menggunakan makanan kemasan produksi pabrik besar. Kondisi tersebut dianggap tidak sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang menggarisbawahi agar program MBG mendorong ekonomi lokal alih-alih memperkaya konglomerat.
“Instruksi presiden jelas, dapur MBG harus membangkitkan ekonomi lokal, bukan memperkaya konglomerat pemilik pabrik roti,” tegasnya.
Meski demikian, BGN tetap membuka pengecualian untuk produk susu kemasan dari pabrik besar, terutama di wilayah yang belum memiliki peternakan sapi perah.
Selain fokus pada pemberdayaan UMKM, BGN juga memperketat disiplin standar operasional prosedur (SOP) di lapangan. Ia menyoroti kasus pelanggaran di Bandung, di mana bahan baku ayam dibeli pada Sabtu namun baru dimasak empat hari kemudian.
“Saya tidak akan menoleransi bahan baku yang tidak segar. Untuk 2 ekor ayam mungkin bisa disimpan, tetapi untuk 350 ekor, freezer mana yang sanggup menampung? Ini sungguh di luar nalar,” katanya.
Melalui kebijakan ini, BGN berharap kualitas gizi bagi anak sekolah, balita, dan ibu hamil penerima manfaat MBG dapat lebih terjamin. Pada saat yang sama, UMKM lokal juga diharapkan mendapatkan dampak ekonomi langsung dari implementasi program nasional tersebut.
