JCCNetwork.id- Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menunjuk Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai di lingkungan Kementerian Keuangan. Penetapan tersebut dilakukan dalam pelantikan pejabat eselon I yang digelar Jumat (23/5/2025), sekaligus menandai awal dari reposisi besar di tubuh birokrasi fiskal nasional.
Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo bukan semata rotasi jabatan. Ia menyebutkan, penunjukan Djaka adalah bagian dari strategi presiden dalam mengoptimalkan penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan yang selama ini dinilai belum maksimal.
“Saya kira pertimbangan presiden adalah kemampuan yang bersangkutan bisa menggalang ataupun memaksimalkan penerimaan negara,” ungkapnya.
Presiden Prabowo disebut memiliki perhatian khusus terhadap sektor bea dan cukai yang dinilai masih menyimpan potensi besar. Baik dari sisi ekspor-impor maupun upaya pemberantasan barang ilegal, sektor ini diyakini dapat menjadi salah satu penggerak utama peningkatan pendapatan nasional di bawah pemerintahannya.
Muzani menambahkan bahwa rekam jejak Djaka Budi menjadi faktor penting dalam penunjukan ini. Ia dianggap memiliki kompetensi dan integritas yang dibutuhkan untuk membawa reformasi di bidang kepabeanan dan cukai.
Pelantikan Djaka menjadi bagian dari rotasi besar yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terhadap 22 pejabat eselon I di kementeriannya. Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan harapan besar terhadap para pejabat baru agar dapat menjawab tantangan fiskal ke depan dengan profesionalisme tinggi.
“Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudaraku dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” katanya.
Berikut daftar lengkap pejabat eselon I yang dilantik:
1. Heru Pambudi – Sekretaris Jenderal
2. Febrio Nathan Kacaribu – Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal
3. Luky Alfirman – Dirjen Anggaran
4. Bimo Wijayanto – Dirjen Pajak
5. Djaka Budi Utama – Dirjen Bea Cukai
6. Astera Primanto Bhakti – Dirjen Perbendaharaan
7. Rionald Silaban – Dirjen Kekayaan Negara
8. Askolani – Dirjen Perimbangan Keuangan
9. Suminto – Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
10. Masyita Cristalline – Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
11. Awan Nurmawan Nuh – Inspektur Jenderal
12. Suryo Utomo – Kepala Badan Informasi, Komunikasi, dan Intelijen Keuangan
13. Andin Hadiyanto – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
14. Iwan Djuniardi – Staf Ahli Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
15. Yon Arsal – Staf Ahli Kepatuhan Pajak
16. Nufransa Wira Sakti – Staf Ahli Pengawasan Pajak
17. Dwi Teguh Wibowo – Staf Ahli Penerimaan Negara
18. Mochamad Agus Rofiudin – Staf Ahli PNBP
19. Sudarto – Staf Ahli Pengeluaran Negara
20. Parjiono – Staf Ahli Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional
21. Arief Wibisono – Staf Ahli Jasa Keuangan dan Pasar Modal
22. Rina Widiyani Wahyuningdyah – Staf Ahli Hukum dan Hubungan Kelembagaan
Langkah tersebut dinilai sebagai hasil koordinasi erat antara Presiden Prabowo dan Menkeu Sri Mulyani dalam memperkuat fondasi fiskal nasional. Di tengah tantangan global dan domestik, publik menaruh harapan besar pada Djaka Budi untuk membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan bea dan cukai.
Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sorotan utama yang harus diwujudkan. Selain itu, penertiban praktik penyelundupan dan peningkatan pendapatan dari sektor cukai menjadi agenda mendesak yang menanti realisasi di era baru kepemimpinan fiskal Indonesia.
