JCCNetwork.id- Polemik di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) semakin memanas setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai, Hasto Kristiyanto, tersandung kasus hukum dan harus mendekam di balik jeruji besi.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, memastikan bahwa posisi strategis ini akan dibahas dalam kongres mendatang. Bukan tidak mungkin, partai berlambang banteng moncong putih itu akan menunjuk sosok baru untuk mengisi kursi Sekjen menggantikan Hasto.
“Pasti (bahas sekjen), di kongres kan pembaharuan struktur dari atas ke bawah,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025) dikutip.
Namun, Puan masih enggan mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai waktu dan lokasi kongres tersebut. Ia hanya menyatakan bahwa agenda besar partai itu akan digelar setelah Hari Raya Idulfitri.
“Kita tunggu nanti. Belum (tempat kongres). Lebaran dulu. Tunggu lebaran dulu,” tuturnya.
Pernyataan Puan ini semakin memperkuat spekulasi bahwa PDIP sedang menyiapkan langkah strategis dalam menghadapi dinamika internal, terutama pasca-kasus hukum yang menjerat Hasto.
Sementara PDIP bersiap melakukan pembenahan internal, proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto masih terus berjalan di pengadilan. Mantan tangan kanan Megawati Soekarnoputri itu didakwa terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan perintangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jaksa menjerat Hasto dengan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam dakwaan, jaksa mengungkapkan bahwa Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku untuk menenggelamkan ponselnya saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. Tak hanya itu, ia juga disebut menyuruh stafnya, Kusnadi, untuk membuang ponsel demi menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan kasus suap tersebut.
Lebih lanjut, Hasto juga diduga terlibat dalam pemberian suap kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Suap senilai Rp600 juta itu diberikan melalui sejumlah perantara, termasuk advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku, dengan bantuan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio.
Menurut jaksa, uang tersebut bertujuan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW).
Tindakan yang dilakukan Hasto masuk dalam kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Kasus hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto tentu menjadi pukulan telak bagi PDIP, terutama di tengah persiapan partai menghadapi Pilkada 2024 dan berbagai agenda politik nasional lainnya.
Dengan posisi Sekjen yang begitu strategis, keputusan yang diambil dalam kongres mendatang akan sangat menentukan arah perjalanan PDIP ke depan.
Jika partai benar-benar mengganti Sekjen, maka ini bisa menjadi sinyal kuat adanya perombakan besar-besaran dalam struktur kepemimpinan PDIP.
Sosok yang akan mengisi jabatan tersebut tentu harus mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai, terutama dalam menghadapi gempuran isu korupsi yang belakangan semakin menjerat kader-kadernya.
Kini, publik menanti bagaimana langkah PDIP dalam menghadapi situasi pelik ini.
Apakah kongres mendatang akan melahirkan kepemimpinan baru yang lebih bersih dan berintegritas? Ataukah PDIP tetap mempertahankan loyalis lama dengan berbagai pertimbangan politik? Semua masih menjadi tanda tanya besar. Yang jelas, semua mata tertuju pada keputusan besar yang akan diambil partai banteng dalam waktu dekat.
