JCCNetwork.id- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada pemotongan hak masyarakat, termasuk bantuan sosial (bansos) serta honor pendamping sosial. Dalam dialog bersama pilar-pilar sosial di Pendopo Ronggo Djoemono, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat (tanggal), ia memastikan bahwa hak masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah.
“Pendamping tidak perlu khawatir soal efisiensi anggaran. Jatah untuk rakyat tidak akan dikurangi, malah bansos memungkinkan akan ditambah. Hak masyarakat tetap jadi prioritas pemerintah,” ujar Mensos Saifullah Yusuf dalam dialog bersama pilar-pilar sosial wilayah eks-Keresidenan Madiun di Pendopo Ronggo Djoemono, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat.
Mensos juga memastikan bahwa honor dan insentif bagi pendamping sosial telah dianggarkan dengan aman.
“Semua sudah dipikirkan. Tidak ada yang dirugikan. Pendamping tetap mendapat haknya karena peran mereka sangat penting dalam mendampingi masyarakat,” kata Mensos.
Ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.
“Efisiensi ini justru menyehatkan. Kalau diibaratkan puasa, semakin lama puasa bisa menghilangkan kanker birokrasi yang menghambat pelayanan,” katanya.
Terkait kekhawatiran sejumlah pihak terhadap kebijakan ini, Mensos menilai keluhan sebagai hal yang wajar. Namun, ia menekankan bahwa perubahan menuju sistem kerja yang lebih efisien harus dilakukan demi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Kalau ada yang mengeluh itu biasa. Mereka mungkin terbiasa dengan cara kerja yang tidak efisien. Tapi kita harus berubah, demi pelayanan yang lebih baik untuk rakyat,” ungkap Mensos.
Ia juga mengapresiasi peran penting pendamping sosial sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan dan meminta mereka untuk tetap fokus menjalankan tugas.
“Pendamping sosial adalah perpanjangan tangan kami. Tanpa kalian, program di lapangan tidak akan berjalan dengan baik. Jadi tetaplah semangat, karena dukungan untuk kalian sudah dipastikan aman,” kata Mensos yang disambut tepuk tangan peserta.
Ira, seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kabupaten Ngawi, menyambut baik pernyataan Mensos tersebut.
“Alhamdulillah, saya merasa tenang dan senang dengan kebijakan ini. Setuju akan keputusan presiden bahwa efisiensi tidak mengurangi hak rakyat, serta hak saya sebagai pendamping,” katanya.
Kegiatan dialog ini berlangsung dalam suasana hangat dan lancar serta dihadiri oleh Wakil Bupati Madiun Purnomo, Sekda Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto, kepala OPD, dan jajaran Dinas Sosial setempat.
