JCCNetwork.id- Mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait, menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Maruarar menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa intervensi dan dapat menyasar siapa saja yang terkait dengan kasus hukum.
“Silakan saja, saya rasa negara ini adalah negara hukum, panglimanya adalah negara hukum,” ujar Ara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2025.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman itu juga menekankan pentingnya independensi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, setiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing dan harus bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kita sudah membagi hak kewajiban check and balance dengan baik. Jadi jangan ada intervensi dari manapun, masing-masing punya kewenangan masing-masing,” terangnya.
Lebih lanjut, Maruarar turut merespons penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK. Ia menilai bahwa proses hukum yang berjalan terhadap Hasto merupakan hal yang wajar dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
“Ya kita semua negara hukum wajib mengikuti proses hukum yang ada,” imbuh Ara.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan tanggapannya terkait penahanan Hasto oleh KPK. Jokowi menegaskan bahwa siapa pun, termasuk keluarganya, dapat diperiksa jika memang terdapat bukti hukum yang kuat.
“Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum. Ya silakan,” kata Jokowi saat menghadiri acara di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat, 21 Februari 2025.
