JCCNetwork.id- Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara soal kebijakan PDIP yang melarang kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Larangan ini muncul pasca-penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jokowi mengaku tak memahami keputusan tersebut, mengingat undangan untuk acara tersebut datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah dan yang mengundang Presiden Prabowo, ya mestinya hadir, datang,” ujar Jokowi di rumahnya di Solo, Jumat (21/2/2024).
Jokowi menegaskan bahwa para kepala daerah memiliki tanggung jawab terhadap rakyat yang memilih mereka. Ia pun mempertanyakan kebijakan PDIP yang melarang mereka menghadiri acara pemerintahan.
“Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain,” kata eks kader PDIP ini.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merespons penahanan Hasto Kristiyanto dengan mengeluarkan surat instruksi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/2) malam.
Dalam surat tersebut, Megawati menyampaikan dua poin penting yang harus dipatuhi oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP.
