JCCNetwork.id- Analis komunikasi politik Hendri Satrio angkat suara terkait rencana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membuka peluang bagi mantan Presiden Joko Widodo menjadi juru kampanye pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam ajang Pilkada Jawa Tengah 2024 mendatang. Meski secara hukum tidak melanggar, Hensa menekankan pentingnya menjaga etika politik.
Menurut Hensat, meskipun Joko Widodo kini telah purna tugas sebagai Presiden RI, langkah untuk turun langsung sebagai juru kampanye menimbulkan dilema etika politik. Terlebih, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, baru saja dilantik sebagai Wakil Presiden RI.
“Ini masalah etika, pak Jokowi kan mantan presiden yang seharusnya menjadi bapak bangsa, putranya masih menjadi wakil presiden,” kata Hensa kepada wartawan.
Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu menilai, keterlibatan Jokowi sebagai juru kampanye di Pilkada Jawa Tengah tidak diperlukan untuk menunjukkan dukungan politiknya. Menurut Hensa, publik sudah memiliki persepsi yang cukup jelas mengenai arah dukungan Jokowi di Jawa Tengah, khususnya terhadap pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin, tanpa perlu deklarasi formal dari mantan presiden tersebut.
Hensa mengingatkan bahwa dalam beberapa kesempatan, Gibran terlihat mendampingi pasangan tersebut, salah satunya saat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 28 Agustus 2024 lalu.
“Tanpa berkampanye untuk Ahmad Luthfi saya rasa publik sudah tahu jika Jokowi mendukung Ahmad Luthfi, ditambah lagi Gibran meski sudah terpilih menjadi wakil presiden ia ikut mengantarkan Luthfi ke KPU dan terlihat beberapa kali bersama Luthfi,” kata Hensat.
Lebih lanjut, Hensa berharap agar Jokowi tidak terlibat langsung sebagai juru kampanye di Pilkada Serentak 2024. Sebagai mantan presiden yang pernah menjabat selama dua periode, Hensa menekankan bahwa Jokowi sebaiknya bersikap netral dan mengayomi seluruh kandidat yang berlaga dalam kontestasi tersebut, terutama di wilayah Jawa Tengah yang notabene merupakan basis dukungannya selama ini.
“Ada dua alasan mengapa ia tak boleh berpihak, pertama dia adalah Presiden ke-7, kedua putranya menjabat sebagai Wakil Presiden, harusnya ia bisa menjadi bapak bangsa yang mengayomi seluruh kandidat, itu baik untuk demokrasi,” pungkasnya.
Pandangan Hensat ini menyoroti tantangan bagi Jokowi untuk memilih langkah yang lebih bijak dan menjunjung tinggi etika politik. Baginya, netralitas Jokowi dalam Pilkada kali ini akan memperkuat posisi politiknya sebagai tokoh yang menaungi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
