JCCNetwork.id- Wacana pembentukan Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali mencuat, seiring dengan rencana pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, merespons positif usulan tersebut, menilai pemisahan ini dapat mendukung fokus pemerintah dalam mencapai target pembangunan tiga juta rumah.
“Saya kira bagus, karena dengan program prioritas Beliau (presiden terpilih Prabowo Subianto) untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus,” tegas Basuki, Rabu (18/9).
“Menurut saya itu bagus, karena memang organisasi itu hanya suatu vehicle untuk mencapai program,” tambahnya.
Ia menegaskan, pemisahan Kementerian Perumahan dari Kementerian PUPR adalah keputusan tepat guna memastikan fokus yang lebih tajam pada sektor perumahan.
“Jadi kalau ini Beliau membentuk (kementerian) perumahan, bagi saya pribadi bagus. Enggak gampang ngurus perumahan itu, ada 175 turunan industri yang mendukung industri properti ini,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, juga mengemukakan bahwa pemisahan Kementerian Perumahan dari Kementerian PUPR merupakan bagian dari strategi pemerintah Prabowo-Gibran untuk mempercepat pembangunan perumahan yang lebih fokus. Menurutnya, percepatan ini akan memberikan dampak positif dalam menanggulangi krisis perumahan yang saat ini terjadi.
Menanggapi rencana tersebut, Syarifah Syaukat, pengamat properti dari Knight Frank Indonesia, menyebut bahwa pembentukan Kementerian Perumahan adalah terobosan yang positif. Namun, ia juga mengingatkan bahwa sektor perumahan memiliki kompleksitas yang tinggi dan membutuhkan perhatian mendalam dari pemerintah.
“Persoalan perumahan tidak bisa dipelajari secara cepat, terutama untuk menyelesaikan backlog, pembiayaan perumahan, dan akses bagi generasi milenial,” jelas Sari di Jakarta.
Dengan adanya wacana ini, publik dan pelaku industri properti menantikan langkah-langkah strategis pemerintah dalam merealisasikan percepatan pembangunan perumahan di Indonesia. Pembentukan kementerian khusus diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan yang selama ini menjadi penghambat tersedianya perumahan yang layak bagi masyarakat luas.
