JCCNetwork.id- Pemerintah telah menarik utang sebesar Rp 266,3 triliun hingga 31 Juli 2024, yang mencapai 41,4% dari target pembiayaan anggaran tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun. Jumlah ini menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 36,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta edisi Agustus 2024 bahwa pertumbuhan penarikan utang ini disebabkan oleh langkah pemerintah yang sebelumnya menahan pembiayaan utang akibat tingginya penerimaan negara dari booming komoditas di tahun lalu.
“ Dari target pembiayaan utang yang Rp 648 triliun, baru realisasi Rp 266,3 triliun. Tumbuhnya cukup tinggi, karena tahun lalu kita mengerem pembiayaan utang sangat dalam. Saat itu penerimaan kita yang cukup tinggi, dari berbagai booming komoditas,” ucapnya, pada Selasa (13/8/2024).
Dari total utang yang ditarik, Rp 253 triliun berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN), yang mengalami pertumbuhan 37,5% dibandingkan 31 Juli 2023. Sementara itu, pinjaman mencapai Rp 13,3 triliun, tumbuh 21,6% dari periode yang sama tahun lalu.
Sri Mulyani mengatakan bahwa peningkatan penerbitan SBN ini merupakan bagian dari strategi countercyclical yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“SBN neto sampai akhir Juli sudah issuance Rp 253 triliun, itu tumbuh 38% dibanding tahun lalu, ini sebagai bagian dari countercyclical. Waktu ekonomi turun, kita menstabilkan dan waktu ekonomi tinggi issuance nya lebih kecil sehingga itu mengurangi ledakan harga komoditas yang terjadi tahun lalu. Jadi countercyclical in action itu bisa dilihat dari sini,” ungkap Sri Mulyani.
Selain itu, realisasi pembiayaan non-utang mencapai Rp 49,3 triliun, menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan melalui utang dan non-utang tetap terkendali dengan prinsip kehati-hatian dan fleksibilitas. Secara keseluruhan, pembiayaan anggaran telah mencapai Rp 217 triliun, atau 41,4% dari postur APBN yang telah ditetapkan.
“Jadi kalau kita lihat sampai realisasi sampai 31 Juli, total dari pembiayaan mencapai Rp 217 triliun itu Rp 41,4% dari postur APBN yang sudah ada di UU APBN,” tutur Sri Mulyani.
Pada akhir Juli 2024, defisit APBN tercatat sebesar Rp 93,4 triliun atau 0,41% dari PDB. Pemerintah terus berupaya mengendalikan defisit agar sesuai target akhir tahun, dengan fokus pada optimalisasi belanja dan peningkatan penerimaan negara.
Sri Mulyani menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan belanja untuk menjaga postur APBN tetap sesuai dengan rencana awal.
“Bagian dari belanja tetap harus kita disiplinkan supaya kita tetap menjaga disiplin dari sisi postur APBN tidak terlalu jauh dari postur awal,” pungkas Menkeu.
