JCCNetwork.id- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyelesaikan pembayaran kompensasi bahan bakar minyak (BBM) untuk tahun 2023 sebesar Rp43,52 triliun termasuk pajak, atau setara dengan Rp39,20 triliun tidak termasuk pajak. Kompensasi ini diberikan untuk menutupi kekurangan penerimaan yang terjadi akibat penetapan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Gasoline RON 90 atau Pertalite pada tahun lalu.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menyampaikan bahwa besaran kompensasi tersebut merupakan selisih antara harga jual formula dan harga jual eceran di SPBU. Angka ini telah direviu oleh Inspektorat Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM atas dukungannya kepada perseroan dengan mempercepat pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina pada Triwulan IV 2023,” ujar Nicke, Jumat (24/5/2024), dikutip.
Nicke menjelaskan bahwa dana kompensasi tersebut telah masuk ke kas perusahaan, yang menandakan dukungan penuh dari pemerintah kepada Pertamina. Ini penting untuk menjaga keberlangsungan layanan operasional BBM bersubsidi, mendukung modal kerja, serta memperbaiki rasio keuangan perusahaan.
Selain itu, Nicke juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas dukungan mereka dalam menjaga keberlanjutan distribusi BBM, termasuk melalui program BBM Satu Harga. Pemerintah juga mendapat pujian karena telah melindungi daya beli masyarakat dengan menyediakan BBM bersubsidi seperti JBT Solar dan JBKP Pertalite.
“Kami mengimbau masyarakat untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi secara bijak dan mulai mengonsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan sebagai salah satu bentuk dukungan masyarakat kepada pemerintah,” jelasnya.
Dalam situasi geopolitik dunia yang tidak menentu dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini, lanjut Nicke, sangat diperlukan penggunaan BBM yang bijak dan penyaluran yang tepat sasaran. Hal ini akan membantu pemerintah dalam mengelola devisa dan anggaran negara secara lebih efisien.
