JCCNetwork.id- Kementerian Hukum dan HAM mengambil langkah serius dengan membentuk tim khusus di tingkat nasional dan daerah untuk mengawasi potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mungkin terjadi dalam dunia bisnis.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2023 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 26 September 2023, mengenai strategi nasional terkait bisnis dan HAM.
“Sesuai Perpres ini akan dibentuk gugus tugas nasional dan gugus tugas daerah. Gugus tugas nasional diketuai pak Menteri Hukum dan HAM dan kemudian anggotanya kementerian dan lembaga terkait,” kata Direktur Kerja Sama HAM Kementerian Hukum dan HAM, Harniati, dalam diskusi bertajuk “Lindungi Hak Asasi Pekerja”, Senin (29/4/2024).
Harniati menjelaskan bahwa tim nasional akan memiliki agenda tersendiri dalam menjalankan tugasnya di sektor bisnis, yang akan disesuaikan dengan fokus masing-masing lembaga atau kementerian yang bekerja sama dengan Kemenkum dan HAM.
Sementara itu, tim di tingkat daerah akan dipimpin oleh gubernur di setiap provinsi.
“Gubernur akan melibatkan kepala kantor wilayah Kemenkum dan HAM serta kepala dinas terkait termasuk masyarakat yang dibawahi lembaga swadaya masyarakat di daerah,” jelas Harniati.
Langkah-langkah ini diambil oleh Kemenkum dan HAM dengan tujuan agar perlindungan terhadap HAM, baik bagi pekerja maupun masyarakat umum, dapat dilakukan secara bersama-sama mulai dari tingkat nasional hingga daerah.
Harniati menegaskan bahwa program kerja yang dilakukan di tingkat nasional akan diintegrasikan dengan agenda tim di tingkat daerah.
Dengan langkah-langkah ini, Harniati berharap agar Peraturan Presiden yang telah diterbitkan oleh Joko Widodo dapat dijalankan dengan efektif oleh tim yang telah dibentuk oleh Kemenkum dan HAM.
