JCCNetwork.id- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta seluruh rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan di Ibu Kota meningkatkan upaya penemuan kasus tuberkulosis (TBC), memperkuat penanganan pasien, serta memastikan pengobatan berlangsung secara berkesinambungan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mencapai target eliminasi TBC pada 2030.
Pramono menegaskan, pencapaian target tersebut membutuhkan komitmen jangka panjang dan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, rumah sakit, puskesmas, hingga masyarakat. Menurutnya, upaya pengendalian TBC tidak cukup hanya melalui peningkatan pemeriksaan, tetapi juga harus disertai penanganan yang tepat dan pemantauan pengobatan hingga tuntas.
“Saya memberikan dukungan sepenuhnya agar pada 2030 eliminasi TBC di Jakarta benar-benar bisa terwujud. Upaya ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Saya berharap kebijakannya tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian kepemimpinan,” kata Pramono di Ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu. Dikutip.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta atas berbagai langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan penemuan dan penanganan kasus TBC. Meski demikian, Pramono mengingatkan agar capaian yang sudah diraih tidak membuat seluruh pihak mengendurkan upaya pengendalian penyakit tersebut.
Menurut dia, konsistensi pelaksanaan program menjadi faktor penting agar target eliminasi TBC tidak sekadar menjadi rencana pemerintah. Kebijakan yang telah disusun harus dijalankan secara berkelanjutan, disertai evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai kendala yang ditemukan di lapangan.
Pramono juga menyoroti karakteristik Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Pergerakan masyarakat dari dan menuju wilayah penyangga Ibu Kota membuat pengendalian penyakit menular membutuhkan koordinasi yang lebih luas dan tidak dapat hanya mengandalkan satu institusi kesehatan.
Karena itu, ia meminta rumah sakit pemerintah maupun swasta, fasilitas kesehatan milik TNI-Polri, puskesmas, serta unsur masyarakat memperkuat kerja sama dalam penemuan dan penanganan pasien TBC. Integrasi pelayanan dinilai penting agar warga yang membutuhkan pemeriksaan dapat segera terjangkau dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medis.
Jakarta memiliki jaringan fasilitas kesehatan yang cukup luas untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Saat ini, terdapat 197 rumah sakit, termasuk 31 rumah sakit umum daerah (RSUD), serta 44 puskesmas kecamatan dan 292 puskesmas pembantu.
Pramono meminta seluruh fasilitas tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk memperluas jangkauan pemeriksaan, mempercepat identifikasi kasus, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Dengan koordinasi yang baik, fasilitas kesehatan diharapkan mampu menjalankan peran masing-masing secara terintegrasi dalam mendukung target eliminasi TBC.
Selain memperkuat pelayanan medis, Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap layanan kesehatan harus tetap terbuka. Warga yang membutuhkan pemeriksaan maupun penanganan tidak boleh terhambat hanya karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.
Menurutnya, penanganan penyakit menular membutuhkan pendekatan yang memperhatikan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Pembatasan akses berdasarkan administrasi kependudukan berpotensi menghambat upaya penemuan dan pengobatan, sehingga pelayanan perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan kesehatan warga.
Ia juga menilai pengendalian TBC harus melibatkan kerja sama lintas wilayah, terutama karena Jakarta memiliki hubungan mobilitas yang erat dengan daerah-daerah penyangga. Koordinasi antarfasilitas kesehatan diperlukan agar upaya pemeriksaan dan pengobatan dapat berjalan lebih efektif serta mendukung kesinambungan pelayanan bagi pasien.
Di luar jaringan rumah sakit dan puskesmas, Pemprov DKI Jakarta mendorong keterlibatan masyarakat untuk memperluas edukasi mengenai TBC. Pramono menilai kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dasawisma, dan unsur masyarakat di tingkat lingkungan dapat membantu menyampaikan informasi kesehatan sekaligus menjangkau warga yang membutuhkan pemeriksaan.
Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan, meningkatkan kesadaran mengenai penyakit TBC, serta mendorong warga agar memanfaatkan fasilitas kesehatan ketika membutuhkan pemeriksaan. Melalui pendekatan berbasis komunitas, informasi mengenai layanan kesehatan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.
Pramono turut menyoroti potensi Pasukan Putih, yang saat ini berjumlah 584 personel, untuk mendukung kegiatan kesehatan berbasis komunitas sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Keberadaan personel tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu unsur pendukung dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa percepatan eliminasi TBC merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh jaringan rumah sakit untuk meningkatkan efektivitas penanganan penyakit tersebut.
Benjamin menjelaskan, peningkatan jumlah kasus yang berhasil ditemukan harus diikuti dengan penanganan yang tepat. Upaya tersebut juga perlu disertai evaluasi secara berkala agar pemerintah dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi persoalan, dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
Ia menyebutkan, pertemuan dengan para direktur rumah sakit menjadi salah satu sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan program TBC di Jakarta. Forum tersebut dimanfaatkan untuk menelaah perkembangan penemuan kasus, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, serta berbagai aspek pelayanan yang masih membutuhkan peningkatan.
“Perkembangan dari angka-angka yang dilaporkan Dinas Kesehatan DKI menunjukkan peningkatan, baik dalam penemuan kasus maupun sosialisasi kepada masyarakat. Kami mengumpulkan seluruh direktur rumah sakit untuk mencari hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan menyusunnya agar program pada 2027 lebih baik,” ujar Benjamin.
Menurut Benjamin, hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar untuk menyusun langkah yang lebih efektif dalam pelaksanaan program pada 2027. Dengan demikian, peningkatan penemuan kasus dapat berjalan seiring dengan perbaikan pelayanan dan kesinambungan pengobatan pasien.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, rumah sakit, puskesmas, dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian target tersebut. Seluruh pihak diharapkan tidak hanya berfokus pada penemuan kasus, tetapi juga memastikan pasien memperoleh penanganan yang sesuai dan menjalani pengobatan secara berkelanjutan.
Pemprov DKI Jakarta pun menempatkan kesinambungan kebijakan sebagai bagian penting dari upaya eliminasi TBC. Komitmen tersebut diharapkan tetap terjaga meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, sehingga program pengendalian penyakit dapat terus berjalan hingga target eliminasi pada 2030 tercapai.
