JCCNetwork.id – Isu tentang pemakzulan Jokowi menjadi sorotan hangat di masyarakat hingga politisi. Reaksi serupa juga diberikan Ketua DPR, Puan Maharani. Puan meminta semua pihak untuk menjalani konstitusi sesuai dengan aturan yang ada.
“Kita jalankan konstitusi sesuai dengan aturan yang ada. Aspirasi silakan disampaikan,” kata Puan Maharani saat ditemui wartawan.
Dalam kesempatan itu, Puan meminta masyarakat tetap menjaga kondisi sosial masyarakat aman dan damai demi terciptanya keharmonisan berbangsa di tahun politik ini.
Selain itu, Puan juga meminta semua aparat penegak hukum agar bergerak secara netral alias tidak memihak demi menjaga kenetralan demokrasi pemilu 2024.
“Kita tetap menjaga situasi menjelang Pemilu 2024 ini supaya damai. Kemudian terjaganya netralitas semua aparat dan penegak hukum,” jelasnya.
Sekedar informasi, sebelumnya sekelompok orang mengatasnamakan Petisi 100 mendatangi Menko Polhukam, Mahfud MD pada Selasa lalu.
Kedatangan mereka guna melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024, sampai usulan pemakzulan Presiden Jokowi.
Meski begitu, Mahfud menegaskan bahwa pemakzulan bukanlah ranahnya. Namun, pemakzulan adalah ranah dari DPR dan lembaga terkait dan tidak mudah dengan rentan waktu yang sangat dekat ke Pemilu 14 Februari 2024.
Alasannya, pertama-tama dia sampaikan tentang syarat pemakzulan presiden sesuai UUD 1945. Ia sebutkan ada 5 syarat seorang presiden dapat di makzulkan.
“Itu silakan saja kalau ada yang melakukan itu. Tapi berdasarkan UUD untuk memakzulkan presiden itu syaratnya 5. Presiden terlibat korupsi, terlibat penyuapan, melakukan penganiayaan berat atau kejahatan berat, membunuh dan sebagainya, melanggar ideologi negara, dan melanggar kepantasan atau etika,” papar Mahfud, Rabu (10/1/2024).
