JCCNetwork.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menyatakan pentingnya memperkuat sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2023 di Istora Senayan, Jokowi mengungkapkan bahwa korupsi saat ini semakin canggih dan kompleks, bahkan melibatkan lintas negara dan multi-yurisdiksi dengan memanfaatkan teknologi mutakhir.
“Karena korupsi sekarang semakin canggih, semakin kompleks, bahkan lintas negara dan multi-yurisdiksi serta menggunakan teknologi mutakhir,” kata presiden yang akrab disapa Jokowi itu dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2023).
Jokowi menekankan bahwa pemerintah telah meluncurkan sejumlah platform berbasis daring untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Beberapa di antaranya termasuk aplikasi e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha berbasis risiko.
“Waktu saya dulu masuk, di dalam e-Katalog ada 50 ribu barang. Sekarang, laporan Kepala LKPP menyebutkan ada 7,5 juta barang yang sudah masuk (e-Katalog). Lompatannya cepat sekali,” kata Jokowi.
Selanjutnya, Jokowi menyebut kebijakan Satu Peta (One Map Policy) atas tumpang tindihnya pemanfaatan ruang serta konflik agraria dan sistem pajak online, sangat membantu dalam “memagari” orang tidak korupsi.
Menurut Jokowi, adanya Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara), yang akan disusul dengan pembangunan sistem serupa untuk nikel dan bauksit, membuat Indonesia bisa mengontrol berapa banyak sumber daya alam yang dieksploitasi dan diekspor sehingga praktik korupsi lagi-lagi bisa diminimalisir.
Selanjutnya, Jokowi menyoroti keberhasilan kebijakan Satu Peta (One Map Policy) dalam menangani tumpang tindih pemanfaatan ruang, konflik agraria, dan sistem pajak online. Menurutnya, kebijakan ini membantu “memagari” individu dari praktik korupsi.
Jokowi juga menegaskan manfaat Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) serta rencana pengembangan sistem serupa untuk nikel dan bauksit. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk mengontrol eksploitasi dan ekspor sumber daya alam, yang pada gilirannya dapat mengurangi praktik korupsi.
Selain itu, presiden mendorong penguatan regulasi di tingkat undang-undang untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ia menyoroti urgensi penyelesaian Undang-Undang Perampasan Aset sebagai mekanisme untuk mengembalikan kerugian negara
“Dan dalam peringatan Hakordia (Hari Antikorupsi Sedunia) ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mencegah tindak pidana korupsi dan bisa memberikan efek jera kepada para pejabat yang melakukan korupsi,”tutupnya.
