JCCNetwork.id- Ketua Bidang Hukum DPP Partai Hanura, Serfas Serbaya Manek, menilai perlu adanya pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Netralitas Polri di Komisi III DPR dan Panja Netralitas TNI di Komisi I DPR. Menurutnya, langkah ini sangat relevan untuk mengingatkan TNI-Polri tentang pentingnya menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.
“Panja netralitas saya setuju. Penting harus ada kontrol publik yang berlapis,” kata Serfas, dalam Podcast JCC Network, di Passion Cake Bakery & Coffe, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2023).
Menurut Serfas, yang juga praktisi hukum ini, sebagai Kepala Negara, Presiden Joko Widodo sejatinya memang harus netral. Namun keikutsertaan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto juga harus menjadi perspektif lain yang harus dilihat dan dikawal oleh publik secara holistik.
“Kita percaya sebagai pak Jokowi sebagai kepala negarawan pasti berlaku adil, namun kita tidak boleh lugu juga. Karena apa? Karena kalau kita lihat ada putusan MK, secara moral putusan itu tidak terlegitimasi walaupun sudah dinyatakan final,” ucap pria yang berprofesi sebagai pengacara tersebut.
