JCCNetwork.id – Pemprov DKI Jakarta dikabarkan sedang mempertimbangkan kebijakan untuk mencetak ulang e-Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) bagi warga kota. Keputusan ini muncul seiring dengan rencana pemindahan status Ibukota Negara ke Nusantara, Kalimantan Timur.
Pengamat Kebijakan Publik bernama Jerry Massie angkat suara terkait itu. Dia berpendapat bahwa penggantian e-KTP ini akan menghabiskan jumlah dana yang signifikan mengingat jumlah penduduk DKI Jakarta ada belasan juta jiwa.
“Pertanyaannya adalah, darimana sumber dana untuk ini, dan apakah ada motif politik yang tersembunyi di balik usulan ini?,” kata Jerry, pada Rabu (19/9/2023).
Ia menekankan bahwa keputusan ini sebenarnya bertentangan dengan aturan, mengingat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengatur hal ini.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap tujuan sebenarnya dari penggantian e-KTP warga Jakarta. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik dalam Pemilu 2024.
“Yang mengeluarkan aturan itu Kementerian Dalam Negeri. Buang-buang anggaran bisa dicetak ulang tapi duit Gubernur DKI. Kalau cetak KTP anggaran APBN dan inisiatif Kemendagri,” tandasnya.
