JCCNetwork.id- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat layanan kesehatan bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mendirikan dua rumah sakit lapangan. Fasilitas kesehatan darurat tersebut ditempatkan di Rumah Sakit Ruteng dan Rumah Sakit Aeramo Nagekeo untuk mendukung penanganan korban di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan medis.
Pendirian rumah sakit lapangan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan korban gempa tetap memperoleh layanan kesehatan, terutama di wilayah yang fasilitas kesehatannya mengalami kerusakan maupun sulit dijangkau akibat kondisi pascabencana.
Selain membangun fasilitas medis sementara, Kemenkes bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) melakukan pemetaan terhadap sejumlah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang terdampak gempa. Fokus diarahkan pada fasilitas yang mengalami kerusakan cukup parah dan berada di lokasi dengan akses yang terbatas.
Sejumlah puskesmas yang menjadi perhatian berada di Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai, serta Puskesmas Dampek di Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi geografis dan dampak gempa membuat pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah membutuhkan dukungan tambahan dari pemerintah pusat.
Kemenkes juga terus melakukan identifikasi terhadap fasilitas kesehatan lain yang terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan medis tetap berjalan, termasuk dengan mengerahkan tenaga kesehatan melalui mekanisme Emergency Medical Team (EMT) sesuai standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Mobilisasi EMT menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat pelayanan di daerah terdampak yang membutuhkan tambahan tenaga medis. Tim tersebut dapat ditempatkan sesuai tingkat kebutuhan dan kondisi fasilitas kesehatan di lapangan.
Di sisi lain, pemerintah memastikan ketersediaan obat-obatan untuk masyarakat terdampak masih dalam kondisi mencukupi. Kemenkes menyatakan stok obat yang tersedia saat ini diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan hingga lima hari ke depan.
Ketersediaan tersebut tetap dipantau seiring bertambahnya jumlah warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Apabila persediaan di daerah mulai menipis, pemerintah pusat dapat segera mengirimkan tambahan obat dan kebutuhan medis lainnya sesuai permintaan dari wilayah terdampak.
Upaya penguatan layanan kesehatan dilakukan bersamaan dengan penanganan dampak gempa yang masih berlangsung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa NTT hingga Minggu (23/8/2026) mencapai 91 orang.
Dari total korban meninggal tersebut, sebanyak 40 orang merupakan laki-laki dan 48 orang perempuan. Sementara tiga korban lainnya masih dalam proses identifikasi untuk memastikan identitasnya.
Berdasarkan kelompok usia, korban meninggal terdiri atas 39 lanjut usia, empat batita, satu balita, 12 anak dan remaja, serta 35 orang dewasa. Data tersebut menunjukkan korban tersebar di berbagai kelompok umur.
BNPB juga mencatat penyebab kematian korban. Sebanyak 51 persen korban meninggal dunia akibat dampak langsung gempa, termasuk tertimpa material atau reruntuhan bangunan. Sementara 49 persen lainnya meninggal akibat dampak tidak langsung yang berkaitan dengan kondisi setelah bencana.
Jumlah warga yang harus meninggalkan tempat tinggalnya juga terus meningkat. Data BNPB menunjukkan sebanyak 161.084 orang kini mengungsi akibat gempa yang mengguncang sejumlah wilayah NTT.
Dengan meningkatnya jumlah pengungsi, kebutuhan terhadap layanan kesehatan, obat-obatan, air bersih, makanan, tempat tinggal sementara, serta perlindungan bagi kelompok rentan menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana.
Pemerintah melalui Kemenkes dan BNPB bersama unsur terkait terus melakukan pendataan serta penanganan di lapangan. Penguatan fasilitas kesehatan darurat, distribusi obat, dan pengerahan tenaga medis dilakukan untuk menjaga agar pelayanan kesehatan tetap tersedia bagi masyarakat di tengah situasi darurat.
Penanganan juga diarahkan ke wilayah yang aksesnya sulit dan fasilitas kesehatannya mengalami kerusakan. Pemerintah memastikan dukungan medis dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta kondisi fasilitas kesehatan di masing-masing daerah terdampak.
