JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bergerak cepat merespons kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab lonjakan harga sekaligus menyiapkan langkah konkret guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Instruksi tersebut disampaikan Pramono pada Jumat (17/7/2026) sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah mengantisipasi dampak kenaikan harga terhadap daya beli masyarakat. Menurutnya, pengendalian inflasi harus dilakukan secara cepat agar gejolak harga tidak meluas ke komoditas pangan lainnya.
Pramono menjelaskan, kenaikan harga sejumlah jenis sayuran dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari berbagai daerah sentra produksi. Kondisi tersebut dipicu oleh faktor cuaca yang kurang mendukung serta ancaman kekeringan yang menyebabkan hasil panen menurun dan distribusi pasokan ke Jakarta ikut terganggu.
Meski demikian, ia memastikan kondisi inflasi di Ibu Kota masih berada dalam kategori terkendali. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, terus memantau perkembangan harga di lapangan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga.
Berdasarkan data hingga Juni 2026, inflasi bulanan atau month to month (mtm) Jakarta tercatat sebesar 0,41 persen. Angka tersebut memang meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih berada di bawah rata-rata inflasi nasional yang mencapai 0,44 persen.
Sementara itu, inflasi tahunan atau year on year (yoy) Jakarta berada di level 2,78 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34 persen dan menjadi yang terendah di antara seluruh provinsi di Pulau Jawa.
Pramono menilai capaian tersebut menunjukkan efektivitas berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang selama ini dijalankan pemerintah daerah bersama TPID. Kendati demikian, ia meminta seluruh jajaran tidak lengah mengingat potensi gangguan pasokan akibat perubahan cuaca masih dapat memengaruhi harga pangan dalam waktu dekat.
Pemprov DKI Jakarta juga akan memperkuat koordinasi dengan daerah penghasil komoditas pangan untuk memastikan kelancaran distribusi ke pasar-pasar di Jakarta. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan gejolak harga sekaligus menjaga ketersediaan stok bagi masyarakat.
Selain melakukan pemantauan terhadap harga di pasar tradisional maupun pusat distribusi, pemerintah juga akan mengevaluasi rantai pasok komoditas yang mengalami kenaikan signifikan. Hasil evaluasi itu nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah intervensi apabila diperlukan.
Pramono menegaskan pemerintah akan terus menjaga stabilitas harga pangan sebagai bagian dari upaya mempertahankan laju inflasi tetap rendah. Menurutnya, kondisi inflasi yang terkendali menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan melindungi daya beli masyarakat Jakarta.
“Yang kedua, hal yang berkaitan dengan inflasi. Jakarta ini di semester sampai dengan bulan Juni kemarin, inflasinya itu terendah di seluruh Jawa,” pungkasnya.
