JCCNetwork.id -Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Kolektif Merpati mendirikan tenda aksi di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, guna menekan pengusutan menyeluruh kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus pada Senin, 6 April 2026.
Melalui aksi bertajuk “Tanpa pengungkapan kebenaran secara tuntas dan pertanggung jawaban yang adil, impunitas akan terus dipelihara. Keadilan bagi Andrie adalah bagian dari perjuangan menjaga demokrasi itu sendiri,” kata Humas Aliansi Kolektif Merpati, Dendy dalam keterangan tertulis, Senin, 6 April 2026.
Mereka menilai kasus yang diduga melibatkan anggota BAIS TNI bukan sekadar tindak kriminal, melainkan berkaitan dengan komitmen negara dalam menjamin demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.
Perwakilan aliansi, Dendy, menyatakan bahwa hingga kini proses penanganan oleh Puspom TNI dinilai belum membuka seluruh fakta, terutama terkait dugaan aktor intelektual dan rantai komando di balik serangan tersebut.
Ia juga menyoroti potensi konflik kepentingan karena proses hukum berada di lingkungan militer.
“Pelimpahan kasus ke lingkungan militer menambah kekhawatiran akan praktik impunitas, apalagi pelaku berasal dari institusi yang sama,” ujar Dendy.
Aliansi mendesak pembentukan tim pencari fakta independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil untuk memastikan keterbukaan penyelidikan.
Selain itu, mereka meminta agar perkara diadili melalui peradilan umum guna menjamin independensi proses hukum. Tak hanya itu, mahasiswa juga mendorong DPR mempercepat pembahasan regulasi perlindungan pembela HAM serta melakukan audit menyeluruh terhadap BAIS TNI.
