JCCNetwork.id- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menilai pencapaian swasembada pangan nasional pada 2025 sebagai tonggak penting dalam sejarah ketahanan pangan Indonesia. Keberhasilan tersebut menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengumumkan bahwa Indonesia tidak melakukan impor beras sepanjang tahun 2025.
Abdul Kharis menyebut kebijakan penghentian impor beras sebagai bukti konkret penguatan sektor produksi pangan dalam negeri. Menurutnya, capaian ini menandai peningkatan signifikan kapasitas pertanian nasional yang selama bertahun-tahun masih bergantung pada pasokan luar negeri.
“Swasembada pangan ini adalah capaian strategis. Fakta bahwa kita nol impor beras sepanjang 2025 membuktikan kapasitas produksi dalam negeri telah menguat secara signifikan,” ujar Abdul Kharis dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/1).
Selain keberhasilan menghentikan impor, pemerintah juga mencatat peningkatan signifikan cadangan beras nasional. Data Perum Bulog menunjukkan stok beras nasional mencapai lebih dari 3 juta ton pada akhir 2025, angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Abdul Kharis menilai ketersediaan stok tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan menekan volatilitas harga pangan di pasar.
Menurutnya, cadangan beras yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar secara efektif, khususnya dalam menghadapi potensi gejolak harga dan gangguan distribusi pangan di berbagai daerah.
Meski demikian, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada euforia capaian statistik semata. Ia menegaskan bahwa swasembada pangan sejatinya harus diukur dari dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya petani sebagai produsen utama.
“Indikator sukses yang paling hakiki adalah kesejahteraan petani. Harga gabah di tingkat produsen harus tetap menguntungkan, sementara harga pangan di tingkat konsumen harus tetap terjangkau,” tegasnya.
Abdul Kharis juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Ia menilai stabilitas harga di tingkat petani dan pasar harus menjadi perhatian utama agar swasembada pangan tidak justru menciptakan ketimpangan baru.
Lebih lanjut, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk memperluas keberhasilan swasembada beras ke komoditas pangan strategis lainnya. Beberapa komoditas yang menjadi sorotan antara lain jagung, kedelai, bawang putih, serta sektor protein hewani yang hingga kini masih bergantung pada impor.
Upaya diversifikasi swasembada tersebut dinilai krusial untuk memperkuat kemandirian pangan nasional secara menyeluruh dan mengurangi kerentanan terhadap dinamika pasar global. Abdul Kharis menegaskan DPR akan terus melakukan fungsi pengawasan agar kebijakan pangan nasional tetap berbasis data, berkelanjutan, serta berpihak pada petani dan pelaku usaha pangan domestik.
