Kejagung Segel 17.600 Motor Listrik Terkait Korupsi MBG

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id- Penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026 terus menunjukkan perkembangan. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap telah menyegel sebanyak 17.600 unit sepeda motor listrik yang diduga terkait dengan pengadaan barang di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Langkah penyegelan dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidik untuk mengamankan barang bukti sekaligus menelusuri dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

- Advertisement -

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan ribuan kendaraan listrik tersebut ditemukan di sejumlah lokasi penyimpanan milik penyedia barang, terutama di kawasan Sentul dan Cikarang.

“Yang sudah disegel di daerah Sentul, Cikarang. Yang besar-besar itu, yang paling banyak,” ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Kamis (18/6/2026) malam.

Menurutnya, penyegelan dilakukan agar seluruh aset yang berkaitan dengan perkara dapat terdata dengan baik dan tidak berpindah tangan selama proses hukum berlangsung.

- Advertisement -

“Sepeda motor itu belum sampai di titik yang disampaikan oleh BGN. Ini masih di gudang-gudang milik penyedia sehingga kami mengamankan motor-motor tersebut dengan cara menyegel agar pergerakan motor itu kami pantau dari tim penyidik,” ucapnya.

Ia menjelaskan, proses penyegelan belum sepenuhnya selesai. Tim penyidik masih melakukan pendataan di sejumlah lokasi lain yang diduga menyimpan barang hasil pengadaan dalam program tersebut.

“Masih berjalan sampai hari ini, belum selesai. Ada beberapa titik,” terang Syarief.

Kejagung memastikan proses pengamanan barang bukti akan terus dilakukan untuk mendukung pengungkapan perkara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan intensif.

Kasus yang tengah ditangani Kejagung ini berfokus pada dugaan penyimpangan dalam pengadaan berbagai barang yang diperuntukkan bagi pelaksanaan program MBG. Penyidik menemukan indikasi kuat adanya praktik penggelembungan harga atau mark up yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Salah satu pengadaan yang menjadi sorotan adalah pembelian 21.801 unit sepeda motor listrik dengan nilai kontrak mencapai sekitar Rp1,035 triliun. Dalam penyelidikan sementara, penyidik menduga terdapat ketidaksesuaian dalam proses penunjukan vendor.

Perusahaan penyedia yang menerima pembayaran proyek tersebut, yakni PT YAT, diduga tidak memenuhi persyaratan sebagai pelaksana pengadaan karena tidak memiliki jaringan diler maupun bengkel aktif yang memadai. Selain itu, penyidik juga menemukan indikasi adanya kenaikan harga yang tidak wajar dalam pengadaan kendaraan listrik tersebut.

Tak hanya motor listrik, Kejagung juga menelusuri dugaan penyimpangan pada sejumlah pengadaan lainnya dalam program MBG. Di antaranya pengadaan 32.000 pasang sepatu yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan mengandung unsur penggelembungan harga.

Penyidik juga mengusut pengadaan 31.994 unit tablet yang disebut tidak memenuhi ketentuan teknis sebagaimana tercantum dalam kontrak. Selain persoalan spesifikasi, proyek tersebut juga diduga mengalami pembengkakan harga.

Selain itu, pengadaan 5.400 unit televisi turut masuk dalam daftar proyek yang diperiksa. Barang-barang tersebut diduga tidak sesuai dengan kebutuhan maupun standar yang telah ditetapkan, serta mengandung indikasi praktik mark up.

Kejagung menegaskan akan terus mendalami aliran dana, mekanisme pengadaan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut. Penyidik juga membuka kemungkinan adanya penambahan barang bukti maupun tersangka seiring perkembangan penyelidikan.

Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis menjadi perhatian publik karena program tersebut merupakan salah satu agenda strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas setiap dugaan penyimpangan agar anggaran negara digunakan sesuai peruntukannya.

- Advertisement -

BACA LAINNYA

Mahasiswa UGM Kritik Pejabat dalam Forum Pancasila

JCCNetwork.id-Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (SEMA UGM) melontarkan kritik terhadap kehadiran tiga pejabat pemerintah dalam diskusi bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa yang berlangsung di Gelanggang...

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER