JCCNetwork.id-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan dukungannya terhadap rencana pengerahan TNI untuk mengamankan industri strategis nasional, termasuk fasilitas milik PT Pertamina.
Ia menegaskan, kolaborasi antarlembaga negara diperlukan guna mencegah potensi gangguan terhadap aset vital.
“Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/11/2025) malam WIB.
Bahlil menilai keterlibatan TNI dan kepolisian merupakan bagian dari langkah antisipatif terhadap risiko sabotase maupun ancaman lain yang dapat mengganggu operasional aset strategis.
Ia juga mengapresiasi kesiapan TNI yang akan mulai memperkuat penjagaan instalasi penting negara pada 2026.
“Daripada orang sabotase, menjadi aparat keamanan TNI, polisi, itu penting,” ucap Bahlil. Dia pun mengapresiasi kepedulian TNI yang terlibat menjaga aset penting negara mulai 2026.
Pengerahan TNI ini sebelumnya disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Ia menegaskan bahwa pengamanan kilang dan terminal Pertamina menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara sekaligus memastikan kelancaran industri strategis nasional.
“Semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita,” kata Sjafrie di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).
Sjafrie menyebut dasar hukum pelibatan TNI dalam penjagaan fasilitas strategis sudah tercantum dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan masuk dalam revisi Undang-Undang TNI.
“Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan ada di dalam revisi Undang-Undang TNI yang 14 pasal itu,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengungkapkan dirinya dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk membahas percepatan program energi baru terbarukan.
Salah satu fokus utama pemerintah ialah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan konsep
“Tadi kami membahas secara detail karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang kami harus eksekusi terkait dengan satu desa satu megawatt,” ucapnya.
Menurut Bahlil, pembahasan teknis program tersebut hampir rampung, khususnya terkait skema pelaksanaan dan pembiayaan.
Pemerintah menargetkan proyek ini segera dimulai sebagai bagian dari transformasi energi nasional.
“Alhamdulillah tadi sudah hampir selesai, tapi kita lihat skemanya sekarang yang kita lagi bahas dengan pembiayaannya,” ucap Bahlil.
Program PLTS desa ini ditujukan untuk memperluas akses listrik bersih dan terjangkau di wilayah terpencil sekaligus memperkuat ketahanan energi serta mempercepat transisi menuju energi berkelanjutan.
