JCCNetwork.id- Pernyataan kontroversial politisi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, berbuntut panjang. Aliansi Rakyat Anti Hoaks (ARAH) resmi melaporkan Ribka ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Laporan itu dilayangkan buntut dari pernyataan Ribka yang menyebut Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai “pembunuh jutaan rakyat.”
Koordinator ARAH, Muhammad Iqbal, mengatakan laporan tersebut dibuat untuk menegakkan prinsip kebenaran informasi publik, terlebih karena pernyataan Ribka dinilai menyesatkan.
“Kami datang ke sini untuk membuat laporan polisi terkait pernyataan salah satu politisi dari PDIP, yaitu Ribka Tjibtaning, yang menyatakan bahwa Pak Soeharto adalah pembunuh terkait polemik pengangkatan almarhum Soeharto sebagai pahlawan nasional,” tutur Koordinator ARAH Muhammad Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).
“Ribka Tjiptaning menyatakan bahwa Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat,” katanya.
Iqbal menegaskan, pernyataan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Hingga saat ini, kata dia, tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan Soeharto bersalah atas pembunuhan jutaan rakyat.
“Nah, informasi seperti ini lebih menjurus pada ujaran kebencian dan berita bohong,” ucap dia.
Menurutnya, ARAH menemukan video pernyataan Ribka beredar di media mainstream serta media sosial, termasuk TikTok, pada 28 Oktober 2025. Pihaknya pun berharap Direktorat Siber Bareskrim Polri segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ia menambahkan, ARAH menilai pernyataan Ribka berpotensi menyesatkan publik karena disampaikan tanpa dasar hukum yang sah.
“Jadi tentu dengan hal seperti ini, kalau dibiarkan terus masyarakat pada umumnya akan menerima pemberitaan yang tidak adil atau berita bohong. Ya, kami ingin setiap informasi yang keluar, baik dari tokoh publik maupun tokoh politik haruslah pernyataan yang benar-benar tidak berdasarkan kebohongan atau tidak memiliki dasar. Ya, tentu saja ini bisa menyesatkan, kalau pernyataan ini tidak berdasarkan fakta hukum tentunya,” Iqbal menegaskan.
