JCCNetwork.id- Sebuah panel legislatif Israel resmi menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang membuka jalan bagi penerapan hukuman mati terhadap tahanan Palestina.
Keputusan itu diambil pada Senin (3/11/2025) dan menandai langkah awal RUU tersebut menuju pembacaan pertama di Knesset.
RUU yang diusulkan Partai Jewish Power, dipimpin Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, memungkinkan pengadilan Israel menjatuhkan hukuman mati kepada warga Palestina yang dinyatakan bersalah membunuh warga Israel dengan “motif nasionalistis”.
Aturan ini tidak berlaku bagi warga Israel yang melakukan pembunuhan terhadap warga Palestina dalam kondisi serupa.
Menurut laporan Middle East Eye, Rabu (5/11/2025), usulan ini telah digulirkan kelompok sayap kanan sejak sebelum serangan besar-besaran di Gaza pada Oktober 2023.
Dorongan untuk mengesahkannya kembali menguat dalam beberapa bulan terakhir.
Sebelumnya, aparat keamanan Israel menentang pemberlakuan hukuman mati dengan alasan dapat mengancam keselamatan warga Israel yang disandera kelompok Palestina.
Namun perubahan situasi terjadi setelah Hamas membebaskan seluruh tawanan Israel yang masih hidup pada bulan lalu.
Koordinator Tahanan dan Orang Hilang, Gal Hirsch, mengatakan keberatan lama kini “tidak relevan”.
Ia menilai RUU itu sebagai salah satu instrumen yang dianggap dapat memperkuat upaya pemberantasan teror serta memastikan pembebasan para sandera.
RUU tersebut dijadwalkan menjalani pembacaan pertama dari tiga tahap legislatif secepatnya pada Rabu. Ben Gvir, sebagai pendorong utama kebijakan tersebut, menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas dukungannya.
“Saya berterima kasih kepada perdana menteri atas dukungannya terhadap RUU Jewish Power untuk hukuman mati bagi teroris,” tulis Ben Gvir di platform X.
Ia juga menegaskan bahwa pengadilan tidak seharusnya memiliki ruang diskresi dalam penjatuhan hukuman.
“Setiap teroris yang melakukan pembunuhan harus tahu bahwa hukuman mati akan dijatuhkan kepadanya,” ujarnya.
