JCCNetwork.id- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menetapkan batas baru penerimaan pengungsi hanya sebanyak 7.500 orang untuk periode satu tahun mendatang. Kebijakan tersebut diumumkan melalui pemberitahuan resmi di situs Federal Register, menandai penurunan tajam dari kuota 125.000 pengungsi yang diberlakukan pada masa Presiden Joe Biden.
Dalam pemberitahuan itu disebutkan, kuota baru akan “terutama dialokasikan untuk warga Afrika Selatan keturunan Afrikaner yang menjadi korban diskriminasi ilegal atau tidak adil di negara asal mereka.” Pemerintah tidak menjelaskan alasan spesifik di balik kebijakan ini, namun menyebut bahwa langkah tersebut “dapat dibenarkan atas dasar kemanusiaan atau demi kepentingan nasional.”
Kebijakan ini menjadi pembatasan terbesar sepanjang sejarah program penerimaan pengungsi Amerika Serikat (US Refugee Admissions Program/USRAP). Sebelumnya, pada Januari lalu, Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk menangguhkan sementara USRAP dengan dalih memprioritaskan keamanan nasional dan keselamatan publik.
Langkah pembatasan ini mengingatkan pada kebijakan serupa di masa pemerintahan Trump sebelumnya pada tahun 2020, ketika batas penerimaan pengungsi diturunkan menjadi 15.000 orang. Kini, angka tersebut kembali dipangkas hingga mencapai titik terendah, yakni 7.500 orang.
Selain menurunkan kuota, kebijakan terbaru ini juga memperlihatkan fokus baru Trump terhadap isu Afrika Selatan. Pada Februari lalu, pemerintahannya menangguhkan sejumlah bantuan penting bagi negara tersebut dan secara terbuka menawarkan kesempatan bagi komunitas Afrikaner, keturunan Belanda dan Prancis yang sebagian besar berkulit putih, untuk mengajukan status pengungsi ke Amerika Serikat.
Langkah itu memicu ketegangan diplomatik antara Washington dan Pretoria. Duta Besar Afrika Selatan untuk AS, Ebrahim Rasool, bahkan diusir setelah menuduh Trump “membangkitkan supremasi kulit putih” dan menggunakan narasi penderitaan kelompok kulit putih sebagai alat politik.
Ketegangan semakin meningkat setelah dalam pertemuan di Gedung Putih pada Mei lalu, Trump menuduh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menutup mata terhadap kekerasan terhadap petani kulit putih di negaranya. Namun laporan sejumlah media kemudian mengungkap bahwa video yang digunakan Gedung Putih sebagai bukti justru merupakan dokumentasi dari protes tahun 2020, bukan insiden baru-baru ini.
Pemerintah Afrika Selatan secara tegas membantah tuduhan adanya kampanye kekerasan sistematis terhadap warga kulit putih.
Kritik keras juga datang dari kelompok advokasi pengungsi di Amerika Serikat. Presiden dan CEO Global Refuge, Krish O’Mara Vignarajah, menyebut keputusan itu sebagai langkah yang merusak reputasi kemanusiaan AS di dunia.
“Keputusan ini tidak hanya menurunkan batas penerimaan pengungsi, tapi juga merendahkan posisi moral kita di dunia.”
Ia menambahkan,
“Di tengah krisis global mulai dari Afghanistan hingga Sudan, memusatkan penerimaan hanya pada satu kelompok merusak tujuan serta kredibilitas program pengungsi Amerika.”
Pemerintah Afrika Selatan belum memberikan tanggapan resmi atas kebijakan baru yang berpotensi menambah ketegangan hubungan bilateral kedua negara tersebut.
