JCCNetwork.id-Harga beras di sejumlah daerah mulai menunjukkan tren penurunan pada awal September 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras turun drastis dari 214 daerah pada akhir Agustus menjadi 100 daerah di awal September.
Dengan demikian, sebanyak 114 daerah kini mengalami penurunan harga.
Meski begitu, kondisi di Zona III yang meliputi Maluku dan Papua masih menunjukkan kecenderungan kenaikan harga.
Situasi ini menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, yang mengapresiasi langkah pemerintah dalam menekan harga, namun tetap mengingatkan agar persoalan di kawasan timur Indonesia tidak diabaikan.
“Penertiban beras oplosan dan gencarnya operasi pasar yang dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Hal ini terbukti mampu menekan harga beras di sebagian besar daerah,” ujar Jaelani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (9/9).
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh cepat berpuas diri mengingat masih ada 100 daerah yang mengalami kenaikan harga.
Jaelani mendorong agar jangkauan operasi pasar diperluas dan pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) dari Perum Bulog lebih difokuskan ke wilayah rawan lonjakan harga.
“Bulog jangan hanya fokus di Jawa dan Sumatra. Pasokan CBP harus lebih digencarkan ke kawasan timur Indonesia. Dengan begitu, disparitas harga antarwilayah dapat ditekan,” tegasnya.
Selain distribusi, Jaelani juga menilai pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Perhubungan, untuk memastikan pasokan beras tidak hanya tersedia, tetapi juga terdistribusi secara merata dengan biaya logistik yang efisien.
“Komisi IV akan terus mengawal agar pemerintah tidak hanya fokus pada stabilisasi jangka pendek melalui operasi pasar, tetapi juga pembenahan sistem tata niaga dan distribusi beras secara menyeluruh,” tambahnya.
Sebelumnya, harga beras di sejumlah retail modern sempat menembus Rp90 ribu hingga Rp130 ribu per 5 kilogram.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mendesak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan serius menangani persoalan harga dan ketersediaan stok beras agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
