JCCNetwork.id- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan data rekapitulasi kerugian sementara akibat gelombang unjuk rasa yang terjadi pada 25–28 Agustus 2025.
Aksi ini awalnya menuntut pembatalan kenaikan tunjangan, transparansi gaji DPR, dan penolakan RKUHAP.
Namun, eskalasi meningkat setelah insiden tragis seorang driver ojek online terlindas kendaraan Barakuda polisi, memicu kemarahan publik di berbagai daerah.
Tito menyebut, aksi berlangsung di 107 titik di 32 provinsi. Beberapa aksi berlangsung damai, namun banyak yang berujung pada kerusuhan, pengrusakan, dan pembakaran.
“Yang merah itu aksi yang berlanjut rusuh, yang kuning relatif kondusif, seperti di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Selasa (2/9/2025).
Kerusakan fasilitas publik dan kantor pemerintah cukup luas, termasuk korban jiwa. Di DKI Jakarta, 22 halte Transjakarta dan MRT rusak, dengan total kerugian mencapai Rp 50,4 miliar. Kota Makassar mencatat tiga tewas dan lima luka-luka setelah Gedung DPRD Sulsel dan DPRD Kota dibakar.
Di Surakarta, Surabaya, Kediri, Mataram, Bandung, Semarang, Brebes, Pekalongan, Tegal, Cilacap, Kediri, Kebumen, Jepara, Malang, Cirebon, Banyumas, Banjar, Jambi, Tasikmalaya, Palembang, dan Palopo, terjadi kerusakan dan pembakaran berbagai gedung DPRD, kantor pemerintah, pos polisi, hingga fasilitas publik.
Beberapa aset budaya, seperti Museum Baghawanta Bari, juga rusak atau hilang.
Tito menegaskan,
‘’Itulah beberapa kerusakan akibat aksi-aksi kekerasan yang ada. Demo awal yang kemudian berlanjut kekerasan.” Pemerintah masih menghitung kerugian total, yang diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.La
