JCCNetwork.id – Ketegangan bersenjata kembali memanas di kawasan perbatasan Thailand dan Kamboja, memicu kekhawatiran internasional terhadap potensi pecahnya perang terbuka di Asia Tenggara. Sengketa wilayah yang tak kunjung selesai, khususnya di sekitar kompleks Candi Preah Vihear, kembali menjadi pemicu bentrokan antar dua negara bertetangga tersebut.
Konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini berakar pada ketidakjelasan batas wilayah sepanjang 817 kilometer yang belum disepakati kedua negara sejak era kolonial. Wilayah paling sensitif terletak di sekitar Candi Preah Vihear, situs warisan dunia UNESCO yang meskipun secara hukum telah dimenangkan Kamboja oleh Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1962, masih diklaim oleh Thailand karena menolak peta kolonial Prancis yang menjadi dasar keputusan tersebut.
Situasi kian memburuk sejak Mei 2025, setelah seorang tentara Kamboja tewas dalam insiden baku tembak singkat di kawasan Segitiga Zamrud, wilayah perbatasan yang bersinggungan dengan Laos. Sejak saat itu, rentetan kekerasan terus berlanjut:
* Dua ledakan ranjau pada 16 dan 23 Juli melukai enam tentara Thailand, dua di antaranya mengalami amputasi.
* Thailand melancarkan serangan udara terhadap pos militer Kamboja pada 24 Juli sebagai aksi balasan.
* Kamboja membalas dengan tembakan artileri dan roket ke wilayah Thailand yang menghantam fasilitas kesehatan dan pemukiman warga.
Laporan resmi pemerintah Thailand per 25 Juli 2025 menyebutkan korban tewas mencapai 14 orang, terdiri dari 13 warga sipil dan 1 personel militer. Lebih dari 40 lainnya mengalami luka-luka, termasuk anak-anak. Salah satu rumah sakit di Provinsi Surin turut rusak akibat serangan, memaksa evakuasi besar-besaran terhadap pasien dan tenaga medis. Kementerian Kesehatan Thailand mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.
Krisis ini turut menggerus hubungan diplomatik kedua negara. Thailand mengancam akan memutus aliran listrik dan jaringan internet ke kota-kota perbatasan Kamboja, sementara pemerintah Phnom Penh membalas dengan embargo terhadap produk hortikultura dan pelarangan siaran hiburan asal Thailand.
Ketegangan juga merambah ke dalam negeri Thailand. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra resmi diskors dari jabatannya usai bocornya rekaman percakapannya dengan mantan PM Kamboja, Hun Sen. Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn terdengar mengkritik kebijakan militer negaranya, yang kemudian memicu kecaman keras dari kelompok konservatif dan militer Thailand.
Konflik ini sekali lagi menunjukkan betapa kompleksnya warisan kolonialisme di Asia Tenggara. Bagi Thailand, putusan ICJ tidak mencakup seluruh wilayah yang disengketakan, sementara Kamboja bersikukuh bahwa keputusan tersebut bersifat final dan mengikat secara internasional.
Lonjakan kekerasan yang tak kunjung reda memicu reaksi global. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijadwalkan menggelar sidang darurat, menyusul seruan luas dari komunitas internasional termasuk ASEAN dan negara-negara mitra Asia-Pasifik untuk menghentikan pertempuran dan memulai jalur diplomatik sebagai solusi damai.
