JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memiliki lebih dari 1.200 unit pompa banjir, terdiri dari sekitar 600 pompa stasioner dan 600 pompa mobile, sebagai langkah antisipasi menghadapi banjir yang dipicu kombinasi cuaca ekstrem, kiriman air dari hulu, serta kenaikan air laut (rob).
Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dalam rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para kepala daerah di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
“Jumlahnya sudah 1.000 lebih. Sekitar 600 pompa stasioner dan 600 mobile. Dengan ini, genangan bisa segera tertangani,” ujar Pramono dalam rapat koordinasi bersama KPK dan para kepala daerah di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Pramono mengungkapkan, banjir yang terjadi beberapa hari lalu merupakan peristiwa luar biasa karena melibatkan tiga faktor alam sekaligus.
“Banjir 3 hari lalu belum pernah terjadi dengan kombinasi seperti itu. Saya langsung turun ke lapangan, memastikan semua pompa sudah dijalankan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa sistem penanganan banjir di Jakarta kini dirancang lebih fleksibel dan responsif. Pompa-pompa mobile menjadi kunci dalam menangani genangan di wilayah yang tidak memiliki pompa permanen atau mengalami tekanan volume air mendadak.
“Kita bisa geser pompa sesuai kebutuhan, jadi penanganan bisa lebih cepat dan presisi,” katanya.
Gubernur juga menekankan bahwa sistem ini tidak hanya difokuskan pada wilayah administratif Jakarta. Ia menyatakan kesiapan untuk memberikan bantuan ke wilayah tetangga seperti Banten dan Tangerang apabila terjadi kondisi darurat serupa.
“Saya sudah sampaikan, kalau teman-teman di Banten maupun Tangerang membutuhkan, kami siap bantu,” ujarnya
Pernyataan ini menandakan komitmen Jakarta dalam membangun kolaborasi lintas daerah dalam menghadapi ancaman krisis iklim dan cuaca ekstrem yang kian sering terjadi.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menyinggung empat tantangan utama yang dihadapi Jakarta saat ini, yakni banjir, kemacetan lalu lintas, pengelolaan sampah, dan ketahanan pangan. Ia menegaskan, penanganan berbagai persoalan tersebut memerlukan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kalau sistemnya tidak transparan, penanganan seperti ini tidak akan efektif,” tutup Pramono Anung.
Dengan jumlah pompa yang terus ditingkatkan dan pendekatan adaptif terhadap tantangan lingkungan, Pemerintah Provinsi Jakarta berharap sistem mitigasi banjir dapat menjawab kompleksitas permasalahan yang kian meningkat akibat perubahan iklim.
