JCCNetwork.id-Pemerintah Suriah menegaskan belum bersedia membuka dialog atau melakukan normalisasi hubungan dengan Israel sebelum negara tersebut memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Pelepasan 1974.
Hal ini disampaikan oleh saluran televisi pemerintah Suriah, Al-Ikhbaria, mengutip sumber dari kalangan kepemimpinan negara.
Penegasan ini muncul di tengah laporan sejumlah media internasional yang sebelumnya menyebut bahwa Suriah bersiap menandatangani kesepakatan normalisasi dengan Israel dalam waktu dekat.
Sumber dari pemerintah Damaskus menyebut wacana tersebut masih terlalu dini, dan menegaskan bahwa tidak ada proses perundingan resmi yang sedang berlangsung.
Pekan lalu, Menteri Urusan Luar Negeri Israel Gideon Saar menyatakan bahwa Israel terbuka untuk menormalisasi hubungan dengan Suriah dan Lebanon, asalkan kepentingan keamanan nasionalnya tetap dijaga.
Saar juga menekankan bahwa Dataran Tinggi Golan akan tetap berada di bawah kedaulatan Israel dalam skenario perjanjian apapun.
Pada Desember 2024, setelah terjadi pergantian kekuasaan di Suriah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Perjanjian Pelepasan 1974 di Dataran Tinggi Golan sudah tidak berlaku.
Menurut Israel, hal itu disebabkan karena pasukan Suriah telah meninggalkan posisi mereka di zona pelepasan.
Netanyahu juga mengungkapkan bahwa, dengan dukungan penuh dari kabinet dan Menteri Pertahanan, militer Israel telah diperintahkan untuk menduduki zona tersebut.
Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak Perang Enam Hari tahun 1967, menjadi salah satu titik konflik berkepanjangan antara kedua negara.
Pasca Perang Yom Kippur pada 1973, keduanya menyepakati perjanjian gencatan senjata yang melibatkan penarikan pasukan, diikuti dengan penempatan pasukan penjaga perdamaian PBB pada 1974.
