JCCNetwork.id- Di tengah kondisi cadangan beras nasional yang diklaim melimpah, harga beras di pasaran justru mengalami kenaikan yang signifikan. Fenomena ini memicu sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan legislatif yang mendesak pemerintah segera melakukan intervensi.
Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah, menilai lonjakan harga beras tidak sejalan dengan kondisi stok nasional yang tercatat mencapai rekor tertinggi dalam lima dekade terakhir. Ia meminta pemerintah bertindak cepat untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa berdiam diri membiarkan harga beras terus naik. Beras adalah kebutuhan pokok rakyat, sehingga diperlukan langkah cepat, tepat, dan terukur untuk menstabilkan harga serta menyelidiki penyebab tingginya harga saat ini,” tegas Imas di Jakarta, Rabu (11/6).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga beras secara nasional mengalami kenaikan sebesar 2,37 persen secara tahunan (year-on-year) pada Mei 2025. Sementara itu, Perum Bulog mengumumkan bahwa cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 4 juta ton, yang disebut sebagai angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir, menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
“Bayangkan, stok melimpah tapi harga tetap naik. Ini menunjukkan adanya persoalan serius di rantai distribusi atau tata niaga yang harus segera diurai,” ujarnya.
Kondisi serupa terjadi di Jawa Timur, salah satu lumbung padi utama nasional. Berdasarkan pantauan Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Pemprov Jawa Timur per Minggu (8/6/2025), harga rata-rata beras medium di 38 kabupaten/kota mencapai Rp12.566 per kilogram. Sedangkan untuk beras premium, harga sudah menyentuh Rp14.667 per kilogram.
Situasi paling mencolok terjadi di Kabupaten Sidoarjo, di mana harga beras medium menembus Rp13.500 per kilogram, dan beras premium bahkan mencapai Rp16.250 per kilogram.
Menurut Imas, situasi ini tidak boleh dibiarkan terus berlarut. Ia mendorong pemerintah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan harga di tingkat pedagang dan distributor.
“Dengan stok beras yang tinggi, seharusnya konsumsi dalam negeri bisa tercukupi terlebih dahulu. Jangan sampai stok berlimpah tapi masyarakat kesulitan membeli beras karena harganya tidak terjangkau,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Imas juga mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa membuka keran ekspor beras sebelum memastikan kebutuhan dalam negeri benar-benar tercukupi.
Belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian terkait penyebab ketidakseimbangan antara ketersediaan stok dan lonjakan harga di pasaran.
Kondisi ini dinilai semakin menambah beban masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, di tengah tekanan ekonomi yang masih terasa pasca-pandemi dan kenaikan harga sejumlah bahan pokok lainnya.
