JCCNetwork.id- Pemerintah Indonesia resmi memulai inisiatif strategis pengembangan kawasan peternakan sapi potong dan sapi perah skala besar sebagai bagian dari upaya memperkuat program swasembada pangan nasional, khususnya untuk komoditas daging dan susu.
Langkah ini disepakati melalui koordinasi lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Transmigrasi, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Proyek percontohan pertama akan dibangun di atas lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi yang terletak di wilayah Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini mengelola sekitar 3,1 juta hektare lahan transmigrasi, dan sebagian dari lahan tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung sektor peternakan. Ia menegaskan bahwa ketersediaan lahan menjadi hambatan utama dalam usaha peternakan selama ini.
“Saat ini, kami mengelola sekitar 3,1 juta hektare HPL transmigrasi. Dalam dunia usaha peternakan, tantangan terbesarnya adalah ketersediaan lahan. Oleh karena itu, kami akan memanfaatkan lahan yang masih bisa dikembangkan,” ujar Iftitah di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Inisiatif ini tidak hanya mencakup penyediaan lahan, tetapi juga mendorong investasi sektor swasta. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menyebut bahwa salah satu investor yang telah menyatakan komitmennya dalam proyek ini adalah PT Asia Beef Indonesia, perusahaan yang bergerak di sektor industri daging nasional.
“Kami mulai membangun diskusi dan ekosistem investasi untuk sapi potong dan sapi perah, termasuk hilirisasinya,” jelas Todotua.
Lebih lanjut, proyek peternakan ini juga diposisikan sebagai bagian dari upaya mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memerlukan suplai bahan pangan bergizi secara berkelanjutan, seperti daging dan susu.
Di sisi lain, Kementerian Pertanian turut mengambil peran dalam aspek teknis dan sumber daya manusia. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyatakan bahwa pembangunan kawasan peternakan ini ditargetkan dapat dimulai dalam tahun 2025, seiring dengan kesiapan infrastruktur dan pendampingan teknis dari pihak swasta.
“Ini adalah proyek percontohan yang diharapkan bisa mulai berjalan tahun ini. Asia Beef siap membantu dari sisi pendanaan, teknologi, dan pengembangan ekosistem peternakan,” pungkas Agung.
Ia menambahkan, Kementerian Pertanian juga akan menyediakan pelatihan keterampilan bagi peternak lokal agar mereka mampu menjalankan usaha secara profesional dan berkelanjutan.
Langkah ini diharapkan mampu menjawab tantangan ketergantungan impor daging dan susu yang selama ini membebani neraca perdagangan nasional, serta membuka lapangan kerja di wilayah-wilayah transmigrasi.
