JCCNetwork.id-Jumlah korban gempa bumi yang mengguncang Myanmar pada 28 Maret 2025 terus bertambah, dengan estimasi oleh Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) menyebutkan angka korban bisa mencapai antara 10.000 hingga 100.000 orang.
Hingga saat ini, pemerintah Myanmar mengonfirmasi 1.644 korban tewas akibat bencana tersebut.
Gempa yang berkekuatan 7,7 magnitudo tersebut menyebabkan kerusakan parah di beberapa wilayah, terutama di kota Mandalay dan Sagaing yang terletak di sepanjang Patahan Sagaing, jalur patahan aktif yang membelah Myanmar dari utara hingga selatan.
Bencana ini juga memaksa Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang merupakan pemerintahan bayangan oposisi Myanmar, untuk mengumumkan gencatan senjata sepihak guna memfasilitasi pencarian korban dan pemulihan.
Gempa Myanmar memiliki kedalaman hanya 10 km, lebih dangkal dibandingkan gempa Yogyakarta pada 2006 yang menyebabkan lebih dari 6.000 korban jiwa.
Kedalaman yang dangkal ini, ditambah dengan kekuatan gempa yang lebih besar, menyebabkan guncangan yang sangat kuat.
Gempa ini juga menghasilkan energi yang jauh lebih besar dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada 1945.
Kondisi geografis Myanmar, yang terletak di atas beberapa lempeng tektonik, menjadi faktor penyebab utama gempa tersebut.
Gempa ini terjadi akibat pergerakan Lempeng India dan Lempeng Eurasia, yang juga menjadi penyebab gempa besar di Aceh pada 2004.
Sementara itu, tanah lunak di Myanmar, seperti yang ditemukan di Thailand, memperburuk dampak guncangan gempa, karena gelombang seismik melambat dan bertambah besar saat melintasi tanah tersebut.
Selain kerusakan fisik, bencana ini juga memunculkan kekhawatiran terkait kualitas konstruksi bangunan di Myanmar dan Thailand.
Di Thailand, sebelum 2009, bangunan tinggi dibangun tanpa standar tahan gempa yang memadai.
Sebagian besar bangunan di negara tersebut menggunakan metode “pelat datar”, yang rentan terhadap kerusakan akibat gempa. Meskipun Thailand memiliki regulasi bangunan tahan gempa, hanya sebagian kecil bangunan yang benar-benar memenuhi standar tersebut.
“Kemiskinan, pergolakan politik, di samping bencana alam besar lainnya, termasuk tsunami 2004, telah mengalihkan perhatian negara itu dari fokus kepada risiko gempa bumi yang tak pernah bisa diprediksi,” kata Dr Ian Watkinson dari Royal Holloway University seperti dikutip BBC.
Dampak bencana ini lebih parah di Myanmar, di mana tidak hanya bangunan yang runtuh, tetapi juga layanan darurat dan sistem kesehatan yang tidak memadai, memperburuk penanganan bencana.
Hingga kini, pemerintah Myanmar belum mampu menangani bencana ini tanpa bantuan internasional.
Junta Myanmar, yang sebelumnya jarang meminta bantuan luar negeri, kini memohon bantuan dari negara-negara internasional, termasuk Malaysia, Rusia, dan China. Negara-negara tersebut telah mengirimkan bantuan dan tim penyelamat untuk membantu korban.
Gempa ini menunjukkan pentingnya kesiapan menghadapi bencana dan kesadaran akan ancaman geologis di wilayah yang rawan gempa.
Kerjasama internasional dalam merespons bencana ini juga menunjukkan solidaritas kemanusiaan yang melampaui perbedaan politik dan ideologi.
