JCCNetwork.id – Aksi demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ digelar secara serentak di berbagai daerah pada Senin (17/2/2025). Gerakan yang dipelopori oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) serta Koalisi Masyarakat Sipil ini berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.
Di Jakarta, demonstrasi dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sementara itu, di luar ibu kota, aksi protes berlangsung di depan kantor DPRD masing-masing daerah. Berdasarkan informasi dari akun Instagram @bemsi.official, beberapa wilayah lain masih dalam tahap konfirmasi dan konsolidasi untuk turut serta dalam aksi tersebut.
Seruan aksi ini didasarkan pada evaluasi terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dinilai merugikan masyarakat. Dalam pernyataan yang disampaikan saat konsolidasi di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (16/2/2025) malam, peserta aksi menegaskan sikap kritis mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Indonesia Gelap adalah bentuk sikap kritis, sikap tegas untuk mengevaluasi, mengkritisi kinerja Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang kian hari kian menyengsarakan masyarakat luas,” ujar peserta konsolidasi di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025) malam.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) juga mengonfirmasi keterlibatannya dalam aksi ini. Berdasarkan unggahan di akun Instagram @bemui_official, massa aksi dari UI dijadwalkan berkumpul di Lapangan FISIP UI pada pukul 09.00 WIB sebelum bergerak menuju lokasi utama demonstrasi. Peserta aksi diimbau mengenakan pakaian serba hitam dengan jaket kuning khas UI.
“Banyaknya masalah yang melanda kesejahteraan dan keberlangsungan negara ini. Sebagai tanggapan lanjutan menghadapi masalah ini, BEM se-UI mengundang anggota IKM UI untuk menghadiri aksi pada hari, tanggal: Senin, 17 Februari 2025, pukul: 09.00 WIB. Titik kumpul: Lapangan FISIP UI,” bunyi unggahan tersebut.
Dalam pernyataannya, BEM UI menolak kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka menyoroti dampak negatif dari pemangkasan anggaran, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Beberapa tuntutan yang mereka sampaikan meliputi pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, penghapusan pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang, pencairan penuh tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan, evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penghentian kebijakan publik yang dianggap tidak berbasis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, pakar kebijakan publik turut memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan efisiensi anggaran ini. Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Dyah Mutiarin, menilai pemangkasan anggaran hingga 22 persen berpotensi mengganggu layanan publik yang bersifat dasar.
“Terkena dampak efisiensi adalah kementerian-kementerian yang memiliki tugas-tugas untuk pelayanan dasar seperti bidang pendidikan, PUPR, dan kementerian lain. Ini yang mestinya dipertimbangkan ulang, apakah penempatan efisiensi itu sudah tepat,” ujar Arin dikutip dari situs umy.ac.id, Sabtu (15/2/2025).
Ia juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu penyebab pemangkasan anggaran di sektor lain. Menurutnya, langkah efisiensi anggaran sebaiknya dilakukan dengan cara yang lebih bijak, seperti memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sektor jasa atau menerapkan program MBG secara bertahap, dengan prioritas pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
“Saya rasa masyarakat juga tidak akan keberatan jika yang mendapatkan makan bergizi gratis adalah daerah 3T dan kantong-kantong kemiskinan, sehingga penempatan efisiensi anggaran ini harus dikaji ulang. Jika efisiensi dilakukan di kementerian yang pelayanan publiknya bersifat dasar dikhawatirkan pelayanan publik akan terganggu,” ungkap Arin.
Dyah menyarankan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran ini dengan memastikan bahwa sektor pelayanan publik yang bersifat fundamental tidak terdampak. Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya kajian ilmiah dalam implementasi program MBG agar dapat lebih tepat sasaran.
Demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ yang digelar hari ini mencerminkan meningkatnya keresahan mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintahan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Aksi ini juga menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat luas.
