JCCNetwork.id- Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat penting dalam tiga agenda resmi kenegaraan hari ini, Senin (16/12). Acara pelantikan mencakup pengangkatan pimpinan dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ketua harian dan sekretaris Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas), serta Gubernur Kalimantan Selatan.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo akan memimpin langsung prosesi pelantikan yang dijadwalkan berlangsung di Istana Negara, Jakarta.
Sebagai salah satu agenda utama, Presiden Prabowo akan melantik lima pimpinan baru KPK untuk periode mendatang. Berikut nama-nama yang akan mengemban tugas strategis di lembaga antirasuah tersebut:
Pimpinan KPK:
1. Setyo Budiyanto – Irjen di Kementerian Pertanian
2. Fitroh Rohcahyanto – Mantan Direktur Penuntutan KPK
3. Ibnu Basuki Widodo – Hakim Pengadilan Tinggi Manado
4. Johanis Tanak – Wakil Ketua KPK periode 2019-2024
5. Agus Joko Pramono – Wakil Ketua BPK periode 2019-2023
Selain itu, lima anggota Dewan Pengawas KPK juga akan dilantik. Mereka adalah:
Dewas KPK:
1. Wisnu Baroto
2. Benny Jozua Mamoto
3. Gusrizal
4. Sumpeno
5. Chisca Mirawati
Para pejabat ini diharapkan mampu menjaga integritas KPK dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Selain pelantikan pejabat KPK, Presiden Prabowo juga dijadwalkan mengangkat ketua harian dan sekretaris Wantannas. Dewan ini berperan penting dalam merumuskan kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Agenda terakhir adalah pelantikan Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Muhidin sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) menggantikan Sahbirin Noor yang mengundurkan diri. Muhidin diharapkan dapat membawa kepemimpinan yang stabil dan progresif di wilayah yang menjadi salah satu lumbung sumber daya alam Indonesia.
Serangkaian pelantikan ini menandai langkah strategis pemerintahan Prabowo untuk memperkuat institusi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik di bidang hukum, pertahanan, maupun pemerintahan daerah. Prosesi pelantikan dijadwalkan selesai pada siang hari dan akan diikuti dengan pernyataan resmi dari Istana Negara.
