JCCNetwork.id- Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, membuat pernyataan yang mengejutkan publik pada Sabtu (7/12/2024). Dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi nasional, Yoon menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas keputusannya awal minggu ini untuk memberlakukan darurat militer, yang kemudian memicu kontroversi dan keresahan publik.
Pernyataan ini muncul hanya beberapa jam sebelum parlemen dijadwalkan menggelar pemungutan suara terkait mosi pemakzulan terhadap dirinya.
“Saya sungguh-sungguh minta maaf dan memohon maaf kepada masyarakat yang pasti sangat terkejut,” kata Yoon.
Permintaan maaf tersebut menandai kemunculan pertama Yoon di depan publik sejak ia mendeklarasikan darurat militer secara tiba-tiba pada Selasa (3/12) malam, yang kemudian dicabut hanya enam jam kemudian setelah mendapat penolakan tegas dari Majelis Nasional.
Dalam pidatonya, Yoon mengungkapkan bahwa langkah untuk memberlakukan darurat militer diambil karena ia merasa “putus asa” menghadapi situasi yang menurutnya mengancam stabilitas negara. Namun, ia juga mengakui bahwa keputusan tersebut menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat.
“Saya tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik terkait pernyataan darurat militer,” katanya.
Ia juga membantah spekulasi bahwa dirinya berencana memberlakukan kembali darurat militer dalam waktu dekat.
Yoon berjanji untuk menyerahkan segala keputusan terkait masa depan kepemimpinannya kepada Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai yang mengusungnya, demi menjaga stabilitas politik dan sosial negara. Langkah ini dinilai sebagai upaya Yoon untuk meredam tekanan politik yang semakin intens dari kubu oposisi dan publik.
Pidato Yoon yang berlangsung selama dua menit itu justru memicu reaksi keras dari pihak oposisi. Pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung, kembali menyerukan agar Presiden Yoon segera mengundurkan diri. Ia menegaskan bahwa jika Yoon menolak untuk mundur, parlemen tidak akan ragu untuk melanjutkan proses pemakzulan.
Senada dengan Lee, Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai pendukung Yoon, juga mempertanyakan kemampuan presiden untuk melanjutkan tugasnya. Dalam pernyataannya, Han menyebutkan bahwa pengunduran diri Yoon mungkin menjadi langkah yang “tidak terhindarkan” untuk menjaga kelangsungan pemerintahan.
Tekanan terhadap Presiden Yoon semakin meningkat setelah ia secara kontroversial memberlakukan darurat militer dengan dalih memerangi “kekuatan anti-negara” yang disebutnya menghambat fungsi pemerintahan. Keputusan itu tidak hanya memicu kemarahan publik, tetapi juga memperdalam perpecahan antara pemerintah dan oposisi di parlemen.
Yoon menuding kubu oposisi telah melumpuhkan pemerintahan melalui mosi pemakzulan dan pemotongan anggaran yang signifikan. Sementara itu, pihak oposisi menilai keputusan Yoon sebagai tindakan otoriter yang tidak dapat diterima dalam sistem demokrasi.
Dengan semakin banyaknya tekanan dari berbagai pihak, masa depan politik Presiden Yoon kini berada di ujung tanduk. Pemungutan suara parlemen terkait mosi pemakzulan akan menjadi ujian besar bagi Yoon dan pemerintahannya.
Jika mosi tersebut disahkan, Yoon berpotensi menjadi presiden Korea Selatan pertama yang dimakzulkan dalam sejarah modern negara tersebut.
Permintaan maaf yang disampaikan Yoon mungkin menjadi langkah awal untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat dan meredakan ketegangan politik.
Namun, apakah langkah ini cukup untuk menyelamatkan posisinya, atau justru menjadi akhir dari karier politiknya, masih harus dilihat dalam beberapa hari mendatang.
