JCCNetwork.id- Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19 kembali menghebohkan publik. Kali ini, perhatian terpusat pada perusahaan produksi ikan sarden bermerek Kings Fisher, di mana Direktur perusahaan tersebut dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Pemanggilan ini terkait dugaan korupsi dalam penyaluran bansos presiden di wilayah Jabodetabek yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2020.
Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap dua saksi dilakukan di Gedung Merah Putih KPK yang terletak di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
“Hari ini tim penyidik memanggil 2 orang sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Jumat, 8 November 2024.
Kasus ini berawal dari dugaan kerugian negara yang cukup signifikan, yakni mencapai Rp250 miliar dari total anggaran kontrak sebesar Rp900 miliar untuk pengadaan 6 juta paket bansos di tahap ketiga, kelima, dan keenam. Investigasi mendalam yang dilakukan KPK menunjukkan adanya indikasi kuat korupsi yang melibatkan sejumlah pihak dalam penyaluran bansos ini, yang semestinya ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Salah satu tersangka dalam kasus ini adalah Ivo Wongkaren, Direktur Utama PT Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus anggota Tim Penasihat di PT Primalayan Teknologi Persada (PTP). Ivo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus bansos lainnya, yaitu kasus penyaluran beras bansos Covid-19, di mana ia divonis hukuman penjara selama 8 tahun 6 bulan serta denda Rp1 miliar dengan subsider 12 bulan kurungan. Selain itu, Ivo juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp62,59 miliar dengan ketentuan subsider 5 tahun penjara apabila tidak mampu membayar.
Kasus yang menjerat Ivo Wongkaren ini menambah panjang daftar kasus korupsi yang terjadi dalam penyaluran bansos selama pandemi Covid-19. Modus yang dilakukan cukup variatif, mulai dari penggelembungan harga, pemotongan jumlah paket, hingga distribusi yang tidak tepat sasaran. Skema semacam ini telah membuat pemerintah mengalami kerugian besar dan menambah beban bagi masyarakat yang semestinya mendapatkan bantuan.
Proses hukum terhadap para pelaku pun terus dilakukan, dengan KPK aktif memanggil berbagai pihak terkait, termasuk dari sektor swasta yang terlibat dalam pengadaan dan distribusi bansos. Hal ini diharapkan mampu memberikan efek jera dan membuka tabir praktek-praktek kotor dalam penyaluran bantuan sosial yang seharusnya menjadi hak rakyat.
Dengan pemanggilan Direktur Kings Fisher ini, KPK tampaknya ingin menggali lebih dalam keterlibatan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin turut serta dalam skandal bansos tersebut. Ke depan, publik berharap agar penanganan kasus ini dapat dilakukan secara transparan dan tuntas, sehingga keadilan bagi masyarakat yang telah dirugikan bisa benar-benar terwujud.
