JCCNetwork.id- Pembahasan mengenai usulan agar pemilihan presiden kembali dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencuat, dengan alasan bahwa pemilihan langsung sering diwarnai politik uang. Namun, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa mengubah mekanisme pemilihan presiden tidak akan menyelesaikan masalah tersebut.
“Kami melihat isu terkait politik uang itu bukan persoalan yang akan teratasi hanya dengan mengotak-atik metode pemilihan langsung/tidak langsung saja,” kata peneliti ICW Yassar Aulia, Jumat (7/6/2024).
Menurut ICW, akar dari praktik politik uang dalam pemilu di Indonesia terletak pada sistem tata kelola pemilu dan operasional partai politik. Cara kampanye yang sering digunakan di Indonesia memicu persaingan dalam hal logistik dan sumber daya, yang pada akhirnya memunculkan politik uang.
Faktor lain yang memperparah masalah ini adalah kurangnya pengawasan efektif dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). ICW juga mengkritisi lemahnya peran lembaga anti-korupsi dalam menangani isu politik uang.
“Ditambah lagi dengan ketidaksiapan kapasitas dari lembaga pengawal pemilu seperti Bawaslu dan KPU, ataupun tumpulnya taji institusi pemberantasan korupsi di Indonesia, wajar saja jika politik uang merupakan hal yang lumrah ditemui,” ujar Yassar.
Meski demikian, ICW menolak usulan pemilihan presiden oleh MPR sebagai solusi untuk mengatasi politik uang. Mereka menekankan bahwa pemerintah harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal jika ingin menangani masalah ini dengan serius.
“Jika ingin serius untuk membenahi politik uang, satu langkah awal yang sebetulnya sederhana tapi akan lebih berdampak adalah dengan segera mengesahkan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal,” tutur Yassar.
