JCCNetwork.id – Setelah diumumkan sebagai Presiden ke-9 Republik Indonesia, Prabowo Subianto ditekan oleh Indonesian Institute (TII) untuk memenuhi janji-janjinya terkait kerukunan antar umat beragama dan kebebasan beribadah.
Peneliti Bidang Politik TII, Felia Primaresti, menyoroti masalah kompleks terkait izin pembangunan rumah ibadah yang masih mengemuka.
Menurut Felia, meskipun regulasi terkait telah ada, banyak pemangku kepentingan yang masih bingung dengan peran mereka dalam proses pembangunan rumah ibadah.
Hasil penelitian TII menunjukkan
kesenjangan pengetahuan dan pemahaman antara pemangku kepentingan, terutama pada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Felia menekankan bahwa pembangunan rumah ibadah bukanlah masalah teknis semata, melainkan melibatkan aspek sosial, budaya, dan politik yang berkaitan erat dengan identitas serta kebutuhan masyarakat setempat.
Tanpa pemahaman yang jelas tentang peran masing-masing pihak terkait, upaya penyelesaian masalah bisa menjadi tidak efektif dan memicu konflik yang lebih besar.
Untuk itu, TII mendorong pemerintah, terutama pemerintahan yang baru akan dipimpin oleh Prabowo, untuk memberikan kejelasan regulasi, mengutamakan hak dan kebebasan beragama, serta memfasilitasi pembangunan rumah ibadah dengan jaminan yang cukup.
Peran aktif masyarakat dan tokoh agama juga dianggap penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan berbagai kebutuhan dan aspirasi yang ada.
Lebih dari sekadar sarana ritual, rumah ibadah diharapkan menjadi pusat kegiatan sosial dan pembangunan komunitas yang berkelanjutan.
Dengan sinergi antara pemangku kepentingan, upaya untuk melindungi semua agama bukanlah sekadar visi misi politik, tetapi juga realitas yang harus direalisasikan dengan serius melalui kolaborasi multi pihak.
Permasalahan pembangunan rumah ibadah bukan hanya soal fisik semata, tetapi juga menciptakan lingkungan yang inklusif, harmonis, dan toleran bagi semua pihak.
TII menyoroti bahwa momen kemenangan Prabowo harus dijadikan momentum untuk memastikan kerukunan beragama dan kebebasan beribadah menjadi kenyataan yang nyata dan terwujud.
