JCCNetwork.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk melanjutkan penyaluran bantuan beras sebanyak 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) hingga bulan Juni 2024. Terdapat peluang untuk melanjutkan setelahnya, tergantung pada ketersediaan APBN.
Namun, penyaluran bantuan beras terpaksa dihentikan sementara, bukan karena adanya masalah data penerima bantuan, melainkan untuk menghormati masa Pemilu 2024.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa penghentian sementara dilakukan untuk pemutakhiran data, dengan verifikasi dan validasi guna memastikan kecocokan.
Meskipun tidak terdapat perselisihan terkait verifikasi data, penyaluran bantuan akan dihentikan sesaat mulai 8-14 Februari untuk menghormati Pemilu.
Presiden Jokowi telah memulai program bantuan beras 10 kg sejak Maret 2023 untuk menahan dampak lonjakan harga beras yang berkelanjutan sejak Agustus 2022. Bantuan ini diberikan dalam dua tahap pada tahun 2023, yakni Maret-Mei dan September-Desember.
Pada tahun 2024, penyaluran tahap pertama telah dimulai dengan sasaran penerima mencapai 22.004.077 KPM. Bantuan pangan ini diklaim efektif dalam mengendalikan inflasi nasional dan menstabilkan kenaikan harga beras.
Arief menjelaskan bahwa program bantuan pangan ini merupakan salah satu pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai amanat Peraturan Presiden No 125/2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
Pemerintah bertujuan untuk membantu keluarga terbawah dan menjaga stabilitas inflasi nasional dengan memberikan bantuan pangan beras, yang kontribusinya lebih dari 0,5% terhadap inflasi nasional.
Arief menegaskan bahwa data KPM akan selalu diperbarui, mengingat pentingnya pemutakhiran. Meskipun terdapat fluktuasi seperti stok beras yang naik dan turun, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyediakan bantuan pangan yang dibutuhkan.
Sebelumnya, penyaluran bantuan beras disebut-sebut belum sepenuhnya tersalurkan kepada sekitar 22 juta KPM karena verifikasi data penerima manfaat belum mencapai 100%.
Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi, menyatakan bahwa verifikasi data masih berlangsung dan berharap dapat selesai dalam waktu 1-2 minggu ke depan, untuk mendukung warga yang membutuhkan.
