JCCNetwork.id- Upaya Dewan Keamanan PBB untuk mendorong gencatan senjata di Jalur Gaza kembali mengalami kegagalan pada Jumat (8/12/2023). Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi tersebut, yang bertujuan mengakhiri pertumpahan darah di Gaza yang telah menelan belasan ribu korban jiwa.
Inggris, sebagai anggota tetap dengan hak veto, memilih untuk abstain dalam rancangan resolusi yang hanya mendapatkan dukungan dari 13 anggota Dewan Keamanan.
Resolusi tersebut, disponsori oleh hampir 100 negara anggota PBB, menyerukan semua pihak yang terlibat konflik untuk mematuhi hukum internasional, terutama dalam perlindungan warga sipil. Selain itu, resolusi menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan meminta Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, untuk melaporkan pelaksanaan gencatan senjata kepada Dewa
Uni Emirat Arab, yang mengusulkan draf resolusi, mengklaim bahwa 97 negara setuju dengan isi draf tersebut, menunjukkan dukungan internasional untuk mengakhiri konflik di Gaza.
“Draf ini menggemakan seruan gencatan senjata kemanusiaan yang dibuat para pemimpin dunia, organisasi kemanusiaan, dan surat terbaru Sekjen PBB. Pentingnya menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa sekarang ini harus lebih didahulukan ketimbang pertimbangan-pertimbangan lainnya,” kata wakil Uni Emirat Arab Mohamed Abushahab dalam sidang yang ditayangkan di kanal YouTube PBB.
Pada Rabu (6/12/2023), Antonio Guterres menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk pertama kalinya sejak menjabat pada tahun 2017. Ia memanggil gencatan senjata, mengingatkan bahwa kondisi di Gaza membuat upaya kemanusiaan menjadi tidak mungkin dilaksanakan.
Perwakilan AS untuk PBB, Robert Wood, memberikan alasan vetonya, menyatakan bahwa selama Hamas tetap pada ideologi penghancurannya, gencatan senjata hanya bersifat sementara dan tidak menciptakan perdamaian. Dia menilai bahwa gencatan senjata yang membuat Hamas menguasai Gaza akan menghambat pembangunan yang lebih baik bagi warga sipil Palestina.
Wakil Palestina di PBB yang tidak ikut dalam pemilihan dan berstatus sebagai negara pengamat menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan tersebut. Ia mengecam mereka yang mendukung penyerangan namun menentang gencatan senjata, mengkritik sikap AS. Menurutnya, ketidakadaan gencatan senjata mengindikasikan kelanjutan kekejaman, hilangnya nyawa tak berdosa, dan lebih banyak kehancuran.
