JCCNetwork.id- Menjelang Pemilu 2024 diwarnai dengan kekhawatiran akan bahaya kebocoran data yang mengintai di balik layar. Dalam bayang-bayang ancaman ini, Pemilu 2024 harus melalui ujian yang tak hanya soal keberhasilan pemenangan calon, tetapi juga perlindungan data sensitif dary serangan cyber.
Sementara itu, dalam upaya mencari celah keamanan dan mencegah kebocoran data yang dapat mengancam integritas Pemilu 2024, Satuan Tugas Pemilu di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah memulai pengujian sistem elektronik di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satgas Pemilu BSSN ini akan beroperasi hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
“Jadi, kita punya Satgas Pemilu yang sudah bekerja sejak awal tahun dan selesai pekerjaannya setelah pelantikan presiden dan wakil presiden,” kata juru bicara BSSN Ariandi Putra di Jakarta, Rabu (13/7/2023).
Tidak hanya Satgas Pemilu BSSN, Pemilu 2024 juga akan ditemani oleh kehadiran Satuan Tugas Nusantara dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Satgas ini memiliki tujuan yang sama, yakni mencegah polarisasi yang berpotensi mengganggu proses demokrasi serta memberantas penyebaran berita palsu atau hoaks yang dapat merusak citra Pemilu 2024.
Personel-personel yang bakal ditugaskan dalam Satgas Nusantara tersebut telah terbentuk, tinggal menunggu kelengkapan administrasinya.
“Untuk rapat pembentukannya sudah dilaksanakan, saat ini mungkin tinggal menunggu administrasinya saja,” kata
Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dikutip.
Sementara itu diketahui, ancaman dari hacker yang dikenal sebagai Bjorka juga menjadi perhatian serius. Sebelumnya, Bjorka berhasil membocorkan 105 juta data kependudukan dari KPU melalui forum hacker yang ia akses.
Oleh karena itu, Satgas Pemilu BSSN dan Satgas Nusantara Polri meski meningkatkan kewaspadaan mereka untuk melindungi data sensitif, termasuk data paspor, dari serangan yang mungkin dilakukan oleh Bjorka dan kelompoknya.
