JCCNetwork.id – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, soroti soal penerbitan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beliau berpendapat ekspor pasir laut dapat dilakukan asalkan pasir tersebut merupakan hasil sedimentasi dan kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi.
Dalam konteks pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut, tim kajian akan berperan penting dalam menentukan proses yang tepat. Di sisi lain, pengambilan pasir laut memerlukan teknik dan teknologi khusus agar tidak merusak ekosistem koral atau karang yang hidup di dasar laut.
“Silahkan saja kalau tim kajian mengatakan sedimentasi ini boleh (ekspor) ya silakan,” ujar Trenggono melansir Antara.
Meski pemanfaatan pasir laut berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi diundangkan 15 Mei 2023 diperbolehkan, namun pemanfaatan dapat dilakukan melalui persetujuan tim kajian.
Tim ini terdiri ini melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Pusat Hidro-Oseanografi, para akademisi, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Tim kajian inilah yang akan menentukan lokasi dimana letak pasir sedimentasi yang dapat dimanfaatkan, termasuk jumlah pasir sedimentasi yang boleh dikeruk.
Sementara itu, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi kebijakan baru itu, bakal melahirkan kerugian besar bagi lingkungan. Ia mendorong pemerintah membatalkan kebijakan baru tersebut.
“Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dg penambangan pasir laut,” tulis Susi melalui akun Twitternya @susipudjiastuti dikutip.
