JCCNetwork.id- SBY layak turun gunung pimpin revolusi. Demikian kata Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indoensia Bersatu, Muslim Arbi. Terpatnya saat menyoroti soal kegelisahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terhadap kondisi politik dan hukum saat ini.
Terutama soal perkiraan Profesor Denny Indrayana mengenai kemungkinan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem proporsional tertutup dalam iklim demokrasi saat ini.
SBY juga merasa prihatin dengan upaya tenga Moeldoko Cs lakukan. Yakni dugaan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jokowi itu membegal Partai Demokrat.
Sulit untuk menyimpulkan bahwa tindakan Moeldoko tersebut tidak ada campur tangan dari Presiden Jokowi atau Istana. Terlebih lagi, Partai Demokrat telah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, yang ‘tidak disukai’ oleh Jokowi dan Istana.
Tak hanya itu, lanjut Muslim, wajar jika SBY dan rakyat juga menganggap gugatan oleh PDIP terkait sistem proporsional tertutup di MK memiliki implikasi mengkhawatirkan. Pasalnya, PDIP dianggap sebagai partai yang dekat dengan Istana.
“Sulit rasanya membantah ikut campur Istana untuk memenangkan Gugatan PDIP di MK. Terlihat ada desain dan ikut campur Istana dalam persoalan perpolitikan dan hukum di negeri ini agar semua nya tunduk pada kepentingan Istana. Kesemua nya menjadi kekhawatiran SBY dan rakyat saat ini,” kata Muslim dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (29/5/2023).
Kenapa SBY Layak Turun Gunung Pimpin Revolusi?
Menurut Muslim, demokrasi, hukum, dan keadilan dalam negeri ini akan terancam. Jika MA dan MK di gunakan sebagai alat oleh Istana untuk kepentingan politiknya. Bahkan semua ini bisa sebagai bentuk kegagalan Jokowi dalam mengelola demokrasi, hukum, dan keadilan di Indonesia.
Untuk itu, tamabh Muslim dalam upaya menyelamatkan demokrasi, hukum, dan politik di Indonesia, SBY layak untuk turun gunung memimpin revolusi.
“SBY dapat memimpin revolusi,” tutup Muslim.
Sebelumnya, isu tentang sistem proporsional tertutup Denny Indrayana gulirkan di ruang publik. Ia mengklaim telah menerima informasi mengenai putusan MK mengenai sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.
Denny Indrayana mengklaim bahwa keputusan tersebut memiliki perbedaan pendapat di MK.
Informasi tersebut kemudian mendapatkan tanggapan dari SBY, yang juga merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD). SBY menyatakan bahwa hal ini dapat menimbulkan kekacauan politik atau chaos.
