JCCNetwork.id- Surat terbuka para investor China yang tergabung dalam Kamar Dagang China di Indonesia atau CCCI kepada Presiden RI Prabowo Subianto menjadi pemberitaan media internasional The Straits Times. Dalam surat tersebut, investor menyampaikan kekhawatiran ketidakpastian regulasi, penegakan aturan yang dinilai agresif, hingga dugaan praktik pemerasan oleh oknum pejabat di Indonesia.
CCCI menyebut berbagai persoalan itu telah mengganggu operasional bisnis dan merusak kepercayaan investasi jangka panjang perusahaan-perusahaan China di Indonesia. Terutama pada industri hilirisasi nikel yang selama ini didominasi investasi asal China. Investor mengeluhkan kenaikan tarif royalti dan perubahan mendadak formula harga bijih nikel yang disebut menyebabkan lonjakan biaya operasional smelter hingga 200 persen.
Selain itu, investor juga menyoroti pemangkasan kuota penambangan bijih nikel atau RKAB hingga sekitar 30 juta ton pada tahun ini. Pengurangan lebih dari 70 persen pada sejumlah tambang besar dinilai mengganggu keberlangsungan pengembangan industri hilir nikel di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo mengakui masih adanya persoalan birokrasi dan praktik pungutan liar dalam proses perizinan usaha. Ia menyebut sejumlah pejabat memanfaatkan regulasi untuk mencari keuntungan pribadi dengan meminta komisi kepada pelaku usaha demi mempercepat penerbitan izin. Pemerintah tengah menyiapkan satuan tugas khusus deregulasi untuk memangkas hambatan birokrasi yang selama ini dikeluhkan investor.
“Peraturan cenderung menjadi inisiatif birokrat, terus terang, untuk mencari peluang. Beberapa akan meminta komisi, meminta uang untuk mempercepat penerbitan izin,” kata Prabowo.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Indonesia memiliki kedaulatan dalam menentukan kebijakan ekonominya sendiri. Ia bahkan menyatakan apabila perusahaan asing ingin hengkang dari Indonesia, pemerintah tidak akan menghalangi. Meski demikian, pemerintah disebut masih meninjau kembali sejumlah kebijakan, termasuk kenaikan royalti mineral dan kemungkinan pemberian pengecualian tertentu.
“Saya sudah komplain ke mereka, banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis nggak legal. Saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji akan memperingati mereka. Jadi itu dua arah sebetulnya, tidak ada masalah,” tutur Purbaya dikutip.
