JCCNetwork.id– Relawan Muda Indonesia untuk Demokrasi (RMID), Muhammad Jufri buka suara terkait rilis dari koalisi masyarakat sipil terhadap penolakan revisi UU TNI di pemberitaan beberapa waktu lalu.
Pihaknya melihat terkait penolakan tersebut hanya merupakan bentuk ketakutan di masa lalu yang tak perlu dibangun narasinya saat ini.
Bahkan, kata pria karib disapa Jufri ini, jika RUU TNI tidak segera disahkan akan sangat menghambat terwujudnya kemanan negara yang saat ini sedang terganggu di wilayah papua.
Menurutnya, ancaman serius ini harus segera dituntaskan dengan adanya Undang-undang tersebut.
“Persoalan konflik di Papua ini sudah sangat mengancam kedaulatan NKRI, maka dengan adanya revisi UU TNI ini saya menganggap perlu dilakukan agar upaya untuk menuntaskan persoalan kedaulatan di dalam negeri dapat di selesaiakan, jadi kawan kawan koalisi masyarakat sipil jangan terlalu membuat ketakuatan yang berlebihan di masyarakat seakan – akan ini merupakan ancaman besar untuk masyarakat sipil” ujar Jufri saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, (16/5/2023).
“Saya meyakini bahwa persoalan HAM TNI kita sudah sangat paham terkait pencegaan HAM, salah satunya bagaimana upaya TNI di papua dalam mengawal konflik di papua dengan menghindari HAM,” lanjutnya.
sementara itu pihaknya meminta kepada teman – teman koalisi masyarakaat sipil jangan membuat propaganda dan menebar ancaman berlebihan kepada masyarakat terkait persoalan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Ia juga sama-sama menjaga Kedaulatan negara dan bangsa dari keinginan kelompok-kelompok yang selama ini ingin merusak demokrasi dan tatanan kehidupan bernegara kita yang sudah 77 tahun merdeka.
“Kita berikan kepercayaan kepada TNI sekaligus kita kawal agar tidak terjadi pelanggaran kemanusian,” ungkapnya.
Selain itu, jufri juga menilai soal Revisi undang undang TNI pasal 47 ayat 2 terkait TNI aktif bisa menduduki jabatan pemerintah jika di butuhkan.
