JCCNetwork.id – Menteri Koodinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam), Mahfud MD kembali menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan data antara Menko Polhukam, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) terkait nominal transaksi janggal yang mecuat ke publik.
“Akhirnya clear, kan? Wamenkeu mengakui tdk ada perbedaan data antar Kemenkeu dan Menko Polhukam/PPATK ttg dugaan pencucian uang. Angka agregat 449T dgn 300 surat,” tulis Mahfud MD dalam cuitan twitternya, dikutip JCCNetwork.id, Jumat (31/3/2023).
Selain itu mantan Ketua Mahkama Konsitusi itu menegaskan angka tersebut sudah sesuai dengan data yang dia sampaikan pada saat RDP dengan Komisi III DPR RI, Rabu (29/3).
Sehingga, kata Mahfud saat ini pihaknya hanya menanti proses penegakan hukum.
‘Bedanya hanya cara memilah data. Itu yg sy bilang di DPR. Skrng tinggal penegakan hukumnya,” bebernya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa tidak ada perbedaan data antara Kementerian Keuangan dengan yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD kepada DPR RI.
Suahasil menyatakan bahwa Menkeu dan Menkoplhukam telah melakukan koordinasi terkait adanya perbedaan penyajian data dari cara melakukan klasifikasi data transaksi Rp349 triliun dari 300 surat tersebut berbeda.
“Menkeu [Sri Mulyani] menyampaikan di Komisi XI, Pak Menko [Mahfud MD] menyampaikan di Komisi III, hari ini saya tunjukin, sama. Data itu klasifikasinya saja yang beda, begitu klasifikasi disetel sedikit, sama,” tegasnya dalam Media Briefing di Kemenkeu, Jumat (31/3)
