JCCNetwork.id- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (7/7/2026), didampingi jajaran pimpinan BGN. Kehadiran mereka menjadi perhatian karena dilakukan di tengah upaya penguatan tata kelola dan transparansi dalam pelaksanaan berbagai program strategis nasional yang dikelola lembaga tersebut.
Nanik tiba sekitar pukul 10.35 WIB bersama dua Wakil Kepala BGN, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Ketiganya datang bersamaan dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam sebelum memasuki Gedung Merah Putih KPK.
Setibanya di lokasi, rombongan pimpinan BGN disambut oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin. Pertemuan tersebut berlangsung di dalam kompleks kantor lembaga antirasuah.
Saat dimintai keterangan oleh awak media mengenai tujuan kedatangannya, Nanik tidak memberikan penjelasan panjang. Ia hanya menyampaikan bahwa agenda tersebut berkaitan dengan kerja sama antara BGN dan KPK.
“Kerja sama,” kata Nanik sambil melambaikan tangan ke awak media di lokasi.
Belum diketahui secara rinci materi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Namun, kedatangan pimpinan BGN ke KPK diperkirakan berkaitan dengan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta pencegahan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program-program Badan Gizi Nasional.
Sebagai lembaga yang menangani program strategis di bidang pemenuhan gizi masyarakat, BGN memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran negara, sehingga penguatan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi menjadi salah satu aspek yang dinilai krusial.
KPK selama ini aktif menjalin sinergi dengan kementerian dan lembaga negara melalui berbagai program pencegahan, termasuk pendampingan tata kelola, peningkatan integritas, hingga mitigasi potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
Hingga berita ini diturunkan, Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberikan keterangan resmi mengenai agenda maupun hasil pertemuan dengan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional. Belum ada pula informasi apakah pertemuan tersebut merupakan bagian dari penandatanganan kerja sama, koordinasi kelembagaan, atau pembahasan program pencegahan korupsi lainnya.
Publik kini menantikan penjelasan resmi dari kedua institusi mengenai substansi pertemuan tersebut, mengingat pentingnya penguatan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
