JCCNetwork.id- Puluhan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, pada Selasa (28/4/2026) malam. Pertemuan tersebut digelar sebagai bentuk solidaritas sekaligus dukungan terhadap JK menyusul munculnya laporan dugaan penistaan agama yang ditujukan kepadanya.
Tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang turut hadir dalam pertemuan itu mengungkapkan, sedikitnya 40 tokoh dan pimpinan ormas Islam berkumpul dalam forum tersebut. Ia menjelaskan, inisiatif pertemuan dilatarbelakangi keprihatinan sejumlah tokoh Islam terhadap dinamika yang berkembang belakangan ini.
“Didasari oleh rasa tak enak di kalangan tokoh-tokoh Islam bahwa terakhir ini yang banyak membela Bapak Jusuf Kalla adalah para tokoh-tokoh Kristiani, baik PGI, dari PGI maupun KWI,” kata Din.
Menurut Din, perhatian muncul karena dukungan terhadap JK justru lebih banyak disuarakan oleh tokoh-tokoh lintas agama, termasuk dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Kondisi tersebut mendorong para pimpinan ormas Islam untuk bersilaturahmi dan menyikapi persoalan yang berkembang.
“Maka pimpinan ormas-ormas Islam merasa tergerak untuk bersilaturahim membicarakan apa yang terjadi terakhir ini, khususnya atas Bapak Jusuf Kalla,” katanya.
Ia menilai, laporan dugaan penistaan agama yang dilayangkan oleh sekelompok masyarakat terkait ceramah JK saat Ramadan di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) telah memicu polemik di ruang publik. Namun, Din menegaskan bahwa tuduhan tersebut lebih bersifat kontroversi yang memunculkan kegaduhan, bukan substansi pelanggaran.
“Pengaduan sekelompok warga masyarakat ke polisi yang menuduh Bapak Jusuf Kalla melakukan penistaan agama dari ceramah beliau pada bulan suci Ramadan di masjid Kampus UGM ini telah menimbulkan kontroversi, hiruk-pikuk,” ujarnya.
Lebih lanjut, Din menekankan bahwa rekam jejak JK selama ini dikenal luas sebagai tokoh perdamaian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia mengingatkan peran JK dalam proses penyelesaian konflik di Poso dan Ambon pada awal era reformasi sebagai bukti kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas dan persatuan bangsa.
“Tentu bangsa Indonesia dan umat Islam, ya, tidak terpengaruh, karena mereka mengetahui pasti Bapak Jusuf Kalla adalah tokoh perdamaian tidak hanya di Indonesia, juga di dunia. Beliaulah yang mengambil prakarsa mendamaikan kasus Poso dan kasus Ambon di awal reformasi Indonesia,” ucapnya.
Atas dasar itu, ia menilai tuduhan yang diarahkan kepada JK tidak berdasar dan berpotensi menjadi bentuk fitnah. Din menegaskan, persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme hukum agar tidak terus berkembang menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Maka sungguh tuduhan dari orang-orang tersebut adalah sebuah upaya penyebaran fitnah yang tidak bisa ditolerir. Maka harus diselesaikan secara hukum,” tuturnya.
Pertemuan para tokoh ormas Islam ini diharapkan dapat memperkuat sikap bersama dalam menyikapi isu yang berkembang, sekaligus menjaga kondusivitas sosial di tengah dinamika publik yang kian sensitif terhadap isu-isu keagamaan.
