JCCNetwork.id- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengetatan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Arahan tersebut disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah antisipatif untuk memastikan kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat tetap aman dikonsumsi.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa dirinya baru saja menerima arahan langsung dari Wapres terkait penguatan aspek higienitas dalam operasional dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu perhatian utama adalah pengelolaan sisa makanan yang dinilai berpotensi menjadi sumber kontaminasi.
“Saya baru dipanggil Pak Wapres membahas terkait dengan keamanan pangan,” ujar Nanik di Jakarta, dikutip Rabu (29/4/2026).
Menurut Nanik, Wapres menegaskan bahwa sisa makanan tidak boleh kembali masuk ke area dapur karena berisiko memicu penyebaran penyakit.
“Pak Gibran mewanti-wanti agar sisa makanan jangan sampai masuk ke dapur, karena sisa makanan ini yang berpotensi menjadi salah satu sumber penyakit,” ungkap Nanik.
Untuk mencegah hal tersebut, proses pembersihan sisa makanan diminta dilakukan di luar area dapur guna menghindari kontaminasi silang terhadap bahan makanan yang masih akan diolah.
“Beliau menyarankan, sisa-sisa makanan dibersihkan di luar dapur,” tambahnya.
Penekanan terhadap prosedur kebersihan ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat standar operasional program MBG yang saat ini terus diperluas jangkauannya. Pemerintah ingin memastikan bahwa selain memenuhi kebutuhan gizi, makanan yang disajikan juga memenuhi standar keamanan pangan yang ketat.
Nanik menambahkan, pemahaman Wapres terhadap sistem pengelolaan dapur dinilai cukup mendalam. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang Gibran sebagai mantan pelaku usaha di bidang katering, yang membuatnya memahami secara rinci alur kerja dapur serta titik-titik rawan dalam pengolahan makanan.
“Sebagai mantan pengusaha di bidang katering, Wapres paham benar soal SOP alur dapur dan hal-hal kritis dalam hal keamanan pangan,” ucap Nanik.
Selain isu keamanan pangan, Wapres juga mendorong percepatan pemerataan program MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Berdasarkan hasil kunjungan ke sejumlah daerah di Papua, masih ditemukan wilayah yang belum memiliki fasilitas dapur SPPG.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, BGN membuka peluang keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Skema ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dapur tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.
“Sebaiknya wilayah 3T kita melibatkan BUMN, dari CSR mereka bisa untuk membangun dapur, sehingga tidak harus dari APBN untuk membangun dapur atau SPPG,” tutup Nanik.
Langkah kolaboratif tersebut dinilai penting agar program MBG dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, sekaligus menjaga kualitas dan keamanan makanan yang menjadi bagian dari upaya peningkatan gizi nasional.
